Gibran Anak Jokowi Bantah Politik Dinasti: Ini Kontestasi

CNN Indonesia | Jumat, 24/07/2020 17:25 WIB
Putra Jokowi yang menjadi bakal calon wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menyatakan telah mengikuti kontestasi, bukan penunjukan. Bakal calon wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka membantah politik dinasti pada Pilwalkot Solo 2020. (ANTARA FOTO/MOHAMMAD AYUDHA)
Jakarta, CNN Indonesia --

Putra Presiden Joko Widodo yang menjadi bakal calon wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, membantah pencalonannya disebut sebagai politik dinasti.

Gibran diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Pilkada Serentak 2020. Dia menyatakan dirinnya telah mengikuti kontestasi, bukan penunjukan untuk menjadi kepala daerah.

"Saya kan ikut kontestasi. Bisa menang, bisa kalah, bisa dicoblos, bisa tidak. Jadi, tidak ada kewajiban untuk mencoblos saya. Ini kan kontestasi bukan penunjukan. Jadi, yang namanya dinasti politik, di mana dinasti politiknya? Saya juga bingung kalau orang-orang bertanya seperti itu," kata Gibran dalam diskusi 'Calon Kepala Daerah Muda Bicara Politik Dedikasi, Motivasi, hingga Respons Politik Dinasti' yang berlangsung secara daring, Jumat (24/7).


Putra sulung Jokowi itu pun mengaku selalu mendapatkan pertanyaan dari masyarakat Solo seputar politik dinasti dalam satu tahun terakhir.

Menurutnya, masyarakat Solo pun telah mengerti tentang politik dinasti saat ini. Gibran berkata, hal itu terlihat dari sikap terbuka yang dilakukan masyarakat Solo setiap menyambut kedatangan dirinya.

"Kalau di Solo, warga-warganya, masyarakatnya sudah ngerti kok apa itu dinasti politik dan ya itu tadi setiap saya blusukan warga terima saya dengan tangan terbuka. Kalau yang masih meributkan dinasti politik itu dari orang dan itu kita tahu orang-orangnya siapa yang diributkan itu-itu saja," tutur Gibran.

Bakal calon Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka (kanan) berjabat tangan dengan pasangan bakal calon Wali Kota Solo Achmad Purnomo (tengah) dan Teguh Prakosa (kiri) usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan penjaringan calon Wali Kota Solo di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Senin (10/2/2020). Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Gibran Rakabuming Raka dan pasangan Achmad Purnomo-Teguh Prakosa sebagai bakal calon Wali Kota Solo pada Pilkada Solo tahun 2020. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj. *** Local Caption *** Achmad Purnomo-Bakal calon Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka (kanan) berjabat tangan dengan Achmad Purnomo (tengah) dan Teguh Prakosa (kiri) usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan penjaringan calon Wali Kota Solo di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Senin (10/2/2020). (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Apabila terpilih menjadi seorang kepala daerah, Gibran menyatakan bakal memiliki kemampuan untuk menyentuh lebih banyak masyarakat dibandingkan sebagai pengusaha pada saat ini. Dia berjanji akan menyentuh masyarakat Solo lewat berbagai kebijakan yang dikeluarkan nanti bila terpilih.

"Saya kan pengusaha. Kalau saya jadi pengusaha yang bisa saya sentuh pegawai saya saja. Kalau saya masuk ke politik yang bisa saya sentuh, kalau di Solo 500 ribuan orang yang bisa saya sentuh melalui kebijakan-kebijakan saya," ucap Gibran.

DPP PDIP telah resmi merekomendasikan Gibran untuk maju sebagai calon wali kota Solo di Pilkada Serentak 2020. Namun, langkah itu menuai kritik dari kalangan mahasiswa di Solo.

Mereka memandang pemilihan Gibran sebagai bakal calon wali kota Solo itu sebagai ancaman bagi demokrasi karena diduga memicu terbentuknya dinasti politik.

Isu dinasti politik ini menjadi tema Aksi Kamisan ke-73 yang digelar di Lingkar Gladag, Solo, Jawa Tengah, Kamis (23/7).

Di samping minim rekam jejak di kancah politik, mereka memandang status Gibran sebagai putra sulung Jokowi pun menjadi persoalan tersendiri.

"Ini jelas menjadi ancaman bagi demokrasi. Tidak hanya di Solo tapi secara nasional juga," kata salah satu aktivis Kamisan, Laras usai aksi yang diikuti sekitar 50 mahasiswa itu.

Mereka pun menduga rekomendasi dari DPP PDIP untuk Gibran tak lepas dari campur tangan kekuasaan.

(mts/pmg)

[Gambas:Video CNN]