Pemprov DKI Akui Ada 68 Klaster Perkantoran, Sebagian Tuntas

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membenarkan bahwa saat ini terdapat 68 perkantoran yang menjadi klaster penyebaran Virus Corona di ibu kota dengan 440 kasus positif Covid-19.

Data klaster perkantoran tersebut berasal dari Tim Gugus Tugas Covid-19 per 26 Juli 2020. Kepala bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktavia pun membenarkan soal data itu.

"Iya [benar]. Kan semua informasi orang yang dites dan hasilnya kita kelola dan kemudian kita tracing, baik ke keluarga ke lingkungan kerja, lingkungan lain, makanya kemudian kenapa kita perlu tracing supaya orang kemudian positif bisa isolasi," kata dia, saat dihubungi, Selasa (28/7).

Merujuk data Satgas Covid-19, terjadi pelonjakan kasus positif di klaster perkantoran sejak pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi. Berdasarkan data tersebut, sebelum 4 Juni jumlah kasus positif di klaster perkantoran baru mencapai 43 kasus.

Sejak PSBB transisi diberlakukan dari tanggal 5 Juni sampai data terakhir 26 Juli, kasus positif di klaster perkantoran mencapai 397 kasus.

Dwi melanjutkan bahwa 68 klaster kantor tersebut berasal dari kementerian, BUMN, maupun, kantor pemerintahan, hingga perusahaan swasta.

Foto: CNN Indonesia/Fajrian

"68 [kantor] itu di tanggal 26 Juli, itu dari awal ya, jadi ada tentu yang kantor-kantor yang sudah selesai," imbuh Dwi.

"Karena sudah berhasil memutus rantai penularan, karena yang reaktif kita langsung [tangani], sehingga tidak menularkan atau tidak berkembang penularan ke orang lain," lanjutnya.

Berikut Daftar 68 Perkantoran klaster penyebaran Covid-19 di Jakarta:

Kementerian Keuangan 25 kasus
Kemendikbud 22 kasus
Kemenparekraf 15 kasus
Kementerian Kesehatan 10 kasus
Kemenpora 10 kasus
Kementerian ESDM 9 kasus
Litbangkes 8 kasus kasus
Kementerian Pertanian 6 kasus
Kementerian Perhubungan 6 kasus
Kementerian Kelautan dan Perikanan 6 kasus
Kementerian Luar Negeri 3 kasus
Kemenpan-RB 3 kasus
Kementrian Komunikasi dan Informatika 3 kasus
Kementerian Pertahanan 2 kasus
Kementerian Hukum dan HAM 1 kasus
Kemenristek RI 1 kasus
Kementerian Lingkungan Hidup 1 kasus
Kementerian PPAPP 1 kasus.

Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi

Kantor PT Antam 68 kasus

Kimia Farma pusat 20 kasus
ACT 12 kasus
Samudera Indonesia 10 kasus
PMI Pusat 6 kasus
PT Indofood Pademangan 6 kasus
BRI 5 Kasus
Pertamina 3 kasus
PTSP Walikota Jakbar 3 kasus
Indosat 2 kasus
PSTW Kelapa Dua Wetan 2 kasus
Kantin 2 kasus
Siemens Pulogadung 1 kasus
MY Indo Airland 1 kasus
PT NET 1 kasus
Mandiri Sekuritas 1 kasus

Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta Utara 23 kasus
Samsat Polda Metro Jaya 20 kasus
Lembaga Administrasi Negara (LAN) 17 kasus
Dinas Kesehatan DKI Jakarta 18 kasus
PLN 7 kasus
Kelurahan Karang Anyar 7 kasus
Kelurahan Cempaka Putih Timur 7 kasus
Kelurahan Cempaka putih Barat 9 kasus
Badan Tenaga Nuklir Indonesia (BATAN) 5 kasus
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 5 kasus
Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) 4 kasus
Dishub MT Haryono 4 kasus
Komisi Yudisial 3 kasus
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 3 kasus
Dinas UMKM DKI 3 orang

Foto: CNNIndonesia/Basith Subastian

Kelurahan Tanjung Priok 3 kasus
Kelurahan Papanggo 3 kasus
Kantor Kecamatan Menteng 2 kasus
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2 kasus
Badan Narkotika Nasional (BNN) 2 kasus
Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta 2 kasus
Kantor Camat Koja 2 kasus
Kelurahan Sunter Jaya 2 kasus
Kelurahan Kebon Bawang 2 kasus
Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) 1 kasus
Bhayangkara 1 kasus
Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) 1 kasus
Kantor Kecamatan Cempaka Putih 1 kasus
Suku Badan Pendapatan Daerah 1 kasus
PAMDAL 1 kasus
Polres Jakarta Utara 1 kasus
Dinas Kehutanan 1 kasus
Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) 1 kasus
Kelurahan Kembangan Selatan 1 kasus