DPR Dorong Agenda Evaluasi Nadiem soal Organisasi Penggerak

Komisi X DPR RI menyatakan akan tetap mengevaluasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim terkait Program Organisasi Penggerak (POP) yang menuai kritik dari sejumlah pihak.

Langkah ini tetap ditempuh meskipun Nadiem telah menyatakan bahwa Putera Sampoerna Foundation serta Tanoto Foundation tidak akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam partisipasi di POP.

"Sebenarnya kami ingin secepatnya ketemu mengundang Kemendikbud atau Nadiem untuk duduk bersama dan mendiskusikan menyangkut soal masukan, kritik yang selama ini diberikan masyarakat [terkait POP]," kata Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/7).

Namun, lanjutnya, pihaknya masih harus bersabar untuk menunggu persetujuan pimpinan DPR untuk menyelenggarakan rapat dengan Kemendikbud atau Nadiem di masa reses yang berlangsung antara 17 Juli hingga 13 Agustus 2020 ini.

Politikus PKB itu berkata bahwa Komisi X DPR telah mengirim surat ke pimpinan DPR untuk meminta izin menggelar rapat di masa reses, namun belum mendapatkan persetujuan hingga saat ini karena harus menunggu penyelenggaraan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

"Karena ini masa reses kami harus sabar juga, sudah ajukan [surat ke pimpinan DPR], tinggal tunggu respons pimpinan, harus Bamus dulu," kata Syaiful.

Di sisi lain, dia menyampaikan Komisi X DPR tidak akan mempermasalahkan lagi partisipasi Putera Sampoerna Foundation serta Tanoto Foundation selama tidak menggunakan APBN. Syaiful pun menilai Nadiem telah mengambil jalan keluar atas polemik POP selama ini.

"Kalau ini sebagai jalan keluar saya kira bagus, karena pada prinsipnya, POP pada prinsipnya melibatkan banyak organisasi penggerak kan bagus. Ini sebagai solusi setelah dapat sebagai respons Kemendikbud atas respons publik," tutur Syaiful.

"Iya, enggak ada masalah [Putera Sampoerna Foundation serta Tanoto Foundation berpartisipasi], kalau skemanya mandiri," imbuhnya.

Foto: CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan

Sebelumnya, Nadiem buka suara soal kisruh dua organisasi peserta POP yang menuai banyak kritik, yakni Tanoto Foundation dan Yayasan Putera Sampoerna.

Dalam keterangan video yang dikirimkan kepada wartawan, Nadiem menyatakan kedua organisasi tersebut bakal menanggung biaya pelaksanaan program secara mandiri.

"Kemendikbud telah menyepakati dengan Tanoto Foundation dan Putera Sampoerna Foundation bahwa partisipasi mereka dalam program Kemendikbud tidak akan menggunakan dana dari APBN sepeserpun, mereka akan mendanai sendiri aktivitas programnya tanpa anggaran dari pemerintah," katanya, Selasa (29/7).

POP merupakan program pelatihan guru yang melibatkan organisasi masyarakat di bidang pendidikan. Bentuknya, ormas membuat pelatihan dan Kemendikbud memberikan dana.

Tanoto Foundation dan Yayasan Putera Sampoerna merupakan dua dari sekian ormas yang lolos dengan kategori Gajah.

Pada kategori Gajah, mereka seharusnya mendapat hibah dari negara maksimal hingga Rp20 miliar. Namun setelah menuai banyak kritik, Kemendikbud menyatakan Tanoto Foundation membiayai seluruh dana pelatihan secara mandiri. Hal ini pun dikonfirmasi oleh pihak Tanoto Foundation.

"[Pelatihan ini] didesain tidak menggunakan dana pemerintah. Namun sepenuhnya dibiayai dana sendiri dengan nilai investasi lebih dari Rp50 miliar untuk periode dua tahun," ungkap Communications Director Tanoto Foundation, Haviez Gautama kepada CNNIndonesia.com.

Sedang Yayasan Putera Sampoerna sebelumnya diklaim menggunakan dana pendamping. Artinya, Yayasan Putera Sampoerna membiayai sebagian dana pelatihan, dan sebagian lagi dibantu Kemendikbud.

Skema dana pendamping itu nilainya hampir Rp70 miliar untuk mendukung program peningkatan kualitas guru dan ekosistem pendidikan serta Rp90 miliar untuk mendukung program peningkatan akses pendidikan. Namun kini Nadiem memutuskan Yayasan Putera Sampoerna juga membiayai seluruh pelatihan secara mandiri.