Politikus NasDem: Praktik Dinasti Politik Sejak Pilkada 2005

Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Partai NasDem Saan Mustofa mengatakan praktik dinasti politik bukan fenomena baru di Indonesia. Menurutnya, dinasti politik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) sudah berlangsung sejak 2005.

"Sebenarnya dinasti politik ini bukan fenomena hari ini saja terjadi, dari dulu sejak pilkada langsung dimulai 2005, sekarang 2020, kira-kira sudah 4 putaran pilkada langsung ini," kata Saan dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (28/7).

"Fenomena politik dinasti dari mulai pilkada pertama, diikuti pilkada langsung kedua, ketiga, itu sudah ada," tambahnya.

Menurut Saan, salah satu langkah yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi dinasti politik adalah perbaikan dalam rekrutmen kader di internal partai politik. Partai politik di masa mendatang harus lebih mempertimbangkan kompetensi seseorang yang hendak dicalonkan sebagai kepala daerah.

Partai politik, lanjutnya, tidak boleh mencalonkan sosok yang belum mempunyai rekam jejak dan pengalaman sebagai calon kepala daerah.

"Misalnya, apa track record dia di politik, istilahnya tidak ujug-ujug langsung seketika, yang tidak punya record politik, tidak punya jabatan jabatan publik, tiba-tiba muncul sebagai calon," ucapnya.

Fenomena dinasti politik jelang Pilkada Serentak 2020 kembali menjadi sorotan. Kontestasi yang akan digelar 9 Desember mendatang ini bertabur para calon yang memiliki hubungan kekerabatan dengan para pejabat, seperti menteri, wakil presiden, hingga presiden.

Dua sosok yang paling mendapatkan sorotan terkait dinasti politik ini adalah putra sulung dan menantu Presiden Joko Widodo yakni Gibran Rakabuming Raka yang menjadi bakal calon wali kota Solo serta Bobby Nasution yang maju menjadi bakal calon wali kota Medan.

Selain itu, ada pula nama Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dan Siti Nur Azizah di Pilkada Tangsel, Banten. Rahayu Saraswati merupakan keponakan dari Prabowo Subianto, sementara Siti Nur Azizah adalah putri Wapres Ma'ruf Amin.