Usai DPR, Massa Demo Omnibus Law Geruduk Kemenko Perekonomian

Kelompok massa buruh pengunjuk rasa tolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja di depan Gedung MPR/DPR melanjutkan aksi ke kantor Menko Perekonomian Airlangga Hartato, Rabu (29/7).

Ratusan pedemo yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu rencananya long march menuju kantor yang berada di Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat tersebut.

Pantauan CNNIndonesia.com, massa mulai bergerak sekitar pukul 12.00 usai satu jam menggelar aksi di depan pintu gedung MPR/DPR. Mereka bergerak mengikuti mobil komando.

Wakil Ketua KSPI, Iswan Abdullah dalam orasinya menyebut Kemenko Perekonomian yang dipimpin Airlangga Hartarto itu sebagai biang kerok di balik lahirnya RUU Omnibus Law Ciptaker yang kini masih dibahas DPR di masa reses.

Iswan mengancam akan mengerahkan massa dalam jumlah yang lebih banyak ke gedung DPR dan Kemenko Perekenomian demi pembahasan RUU Ciptaker dihentikan.

"Bukan hanya di DPR RI, seluruh gerakan buruh khususnya KSPI dan afiliasi akan terus aksi demo Menko Perekonomian karena di sanalah biang kerok draf lahirnya RUU Omnibus Law ini," ujar Iswan.

DPR diketahui saat ini tengah mengebut pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker di tengah masa reses. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Achmad Baidowi mengatakan pihaknya tetap rapat saat reses karena ingin memanfaatkan waktu yang ada untuk membahas RUU inisiatif pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

Presiden KSPI, Said Iqbal mengklaim setidaknya 1.000 buruh bakal tergabung dalam aksi tersebut. Bukan hanya menolak pembahasan Omnibus, Said menyebut aksi KSPI juga menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) massal selama pandemi Covid-19.

"Sekitar seribu orang dg 2 tuntutan yaitu tolak omnibus law dan stop PHK massal dampak Covid-19," kata dia lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/7).