Lima Hari Terakhir, Tambahan Positif Corona di DKI Tertinggi

Perkembangan kasus virus corona (Covid-19) di DKI Jakarta terus menunjukkan tren peningkatan kasus konfirmasi positif dalam lima hari terakhir.

Berdasarkan data Satgas Covid-19, tercatat sejak 25 Juli, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan tambahan kasus konfirmasi positif harian tertinggi dibanding provinsi lainnya.

Rinciannya, pada 25 Juli tercatat 393 kasus positif baru, kemudian 26 Juli tambahan 378 kasus positif.

Selanjutnya, 27 Juli tambahan 472 kasus positif, 28 Juli tercatat penambahan 409 kasus positif, dan data terbaru pada 29 Juli tercatat 577 tambahan kasus positif. Secara akumulatif, jumlah kasus positif di DKI Jakarta sebesar 20.572 kasus hingga hari ini.

Secara terpisah, meskipun secara substantif tak berbeda lonjakannya, angka presisi tambahan Covid-19 dari Satgas itu berbeda dengan punya Pemprov DKI pada waktu yang sama.

Per 29 Juli, Kabidkesmas Dinkes DKI Fify Mulyani mengatakan jumlah kasus positif Covid-19 di wilayah itu mencapai 20.470 kasus, di mana 12.613 sembuh dan 820 meninggal.

Penambahan kasus hari ini yang mencapai 584 merupakan penambahan kasus tertinggi sepanjang wabah Covid-19 melanda Ibu Kota. Fify menjelaskan, penambahan 584 kasus tersebut 207 orang ditemukan dari tes Puskesmas dan 377 dari tes di rumah sakit/klinik/laboratorium.

Dalam konferensi pers yang disiarkan via akun Youtube Pemprov DKI, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, penambahan kasus konfirmasi positif setiap harinya karena mereka aktif melakukan pencarian kasus (tracing).

"Kenapa di Jakarta jumlahnya tinggi? Karena Jakarta mengambil strategi mencari orang-orang yang terpapar, lalu diisolasi, lalu diputus mata rantainya," kata Anies, Rabu (29/7).

Anies juga sebelumnya sempat mengatakan standar kapasitas tes di DKI Jakarta mencapai 43 ribu orang dalam sepekan terakhir. Artinya, kapasitas tes ini empat kali lipat lebih banyak dibanding standar Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Untuk diketahui, WHO menyarankan kapasitas tes sebesar 1 orang per 1.000 penduduk dalam sepekan.

Sejalan dengan klaim Anies, Anggota Tim Pakar Satuan Tugas Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan, penambahan kasus harian konfirmasi positif di DKI Jakarta karena pelacakan dan pencarian kasus yang masif oleh tim surveilans.

"Kalau lihat angka pergerakan dari jumlah pemeriksaan, standar WHO satu per seribu penduduk. Kalau di Jakarta sudah melebihi ekspektasi WHO, sampai dengan 40 ribu pemeriksaan dalam satu minggu, atau 4 orang per seribu penduduk," kata Dewi.

Meskipun demikian, Dewi mengatakan kondisi DKI Jakarta tetap dalam posisi siaga, sebab angka positivity rate masih berada di atas standar WHO, yakni 5,2 persen. Sementara rata-rata positivity rate menurut WHO yakni 4-5 persen.

"Dalam dua pekan terakhir kita lihat angka positivity rate-nya meningkat di atas 5 persen, ini evaluasi ada lagi yang harus kita perbaiki, diingatkan kembali masyarakat agar tetap patuh menerapkan disiplin protokol kesehatan," ujar Dewi.

Manekin mengenakan masker dan faceshield di depan Pasar Pramuka, Jakarta Pusat, sebagai sosialiasi pengingat protokol kesehatan pencegahan penularan virus corona (Covid-19). (CNN Indonesia/Safir Makki)

Klaster Perkatoran Tinggi, DPRD Dorong WFH Lagi

Terpisah, Ketua Komisi A DPRD DKI, Mujiyono, meminta Anies Baswedan diminta kembali mendorong penerapan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) menyusul angka positif Corona dari klaster perkantoran yang tinggi.

"Saya kira harus diterapkan kembali WFH supaya kita bisa memperlambat dulu penyebarannya (virus)," kata Mujiyono kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/7).

Mujiyono menerangkan sejauh ini penerapan kerja di kantor dengan protokol kesehatan belum sepenuhnya efektif. Bisa jadi, sambungnya, masih banyak pegawai yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga penyebaran menjadi masif.

"Jadi ya kita lebih baik di rumah saja dulu semua. Atau sekurang-kurangnya kalaupun harus ke kantor ya 30 persen lah (pegawai). Kalau 50 persen masih terlalu besar angkanya," jelas dia.

Bahkan secara umum, Mujiyono dengan tegas menyarankan agar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kembali diperpanjang.

PSBB yang ia maksud bukan transisi yang berakhir pada 30 Juli 2020. Ia merujuk pada PSBB yang diterapkan DKI pada yang lebih ketat seperti yang dilakukan awal April lalu.

"Balik saja PSBB seperti di awal. Kan kita harus ada sanksi dulu baru patuh semua kalau tidak angka semakin tinggi," jelas dia.

Pejalan kaki mencuci tangan di fasilitas yang disediakan Pemprov DKI di kawasan MH Thamrin, Jakarta Pusat, 23 Juli 2020. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Sementara PSBB diberlakukan kembali, Mujiyono menyarankan agar DKI tetap menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Ia menyarankan agar masyarakat menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) bukan sembako seperti sekarang.

"Kalau dibilang BLT jangan langsung sinis. Tidak bisa kita pungkiri BLT itu bisa lebih optimal untuk memenuhi kebutuhan, karena masyarakat yang tau dia mau makan apa pakai lauk apa," ujar Mujiyono.

"Selain itu ini lebih efektif terukur dan diaudit. Kita juga bisa menekan mafia sembako," lanjut dia.

Klaster perkantoran Covid-19 di DKI meningkat setelah aktivitas ekonomi dibuka kembali. Protokol kesehatan sudah jauh-jauh hari diminta untuk diterapkan untuk mencegah penularan corona di perkantoran.

Anggota Tim Pakar Satgas Covid-19 Dewi Nur Aisyah merekomendasikan perusahaan atau perkantoran lebih baik menerapkan sistem WFH untuk mencegah penularan virus corona.

Hal ini lantaran terus meningkatnya klaster perkantoran terkait penyebaran Covid-19.

Menurut Dewi, jika WFH tidak memungkinkan untuk diterapkan, kantor sebaiknya melakukan pembagian dua sif jam kerja. Sif pertama masuk pukul 07.00 WIB dan shift kedua pukul 09.00 WIB. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya kerumunan di pintu masuk dan saat jam makan siang, serta saat pulang kerja.