Tito Kukuh Pilkada 2020: Tak Ada Ahli Jamin Akhir Pandemi

CNN Indonesia | Jumat, 31/07/2020 03:45 WIB
Mendagri Tito Karnavian mengungkap alasan pemerintah bersikukuh menggelar Pilkada Serentak 2020 meski pandemi Covid-19 belum melandai. Mendagri Tito Karnavian mengungkap alasan pemerintah bersikukuh menggelar Pilkada Serentak 2020 meski pandemi Covid-19 belum melandai. (ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah)
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap alasan pemerintah bersikukuh menggelar Pilkada Serentak 2020 meski pandemi Covid-19 di Indonesia belum melandai.

Tito mengatakan tak ada yang bisa menjamin kapan pandemi berakhir. Selain itu, ia juga berkaca dari beberapa negara maju yang bisa menggelar pemilu saat pandemi Covid-19.

"Tidak ada satu pun ahli atau otoritas yang menjamin kapan pandemi akan selesai, satu. Kedua, kita lihat praktik di negara lain, Korea Selatan di puncak pandemi mereka laksanakan. Jerman, Perancis, Polandia, kemarin pemilihan presiden mereka laksanakan," kata Tito dalam jumpa pers di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (30/7).


Mantan Kapolri itu menyebut hanya beberapa negara yang menunda pemilu ke tahun depan. Dia mencontohkan Inggris yang menunda pemilu karena petugas pemilu mereka biasanya berusia lanjut.

Selain alasan contoh negara lain, Tito juga menyebut saat ini adalah momentum terbaik kontestasi politik. Ia ingin menjadikan pandemi sebagai tema utama pertarungan politik di daerah.

"Momentumnya pilkada. Kenapa? Karena bagi kepala daerah, bagi petahana atau kontestan, ini pertarungan. Bagi mereka ya ini power struggle, inilah momentum yang sangat penting," ujarnya.

Petugas melakukan Simulasi Pemungutan Suara Pemilihan Serentak 2020 dengan Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19, di Kantor Pusat KPU. Jakarta, 22 Juli 2020. Kegiatan simulasi ini merupakan sarana uji coba penerapan aturan pemungutan suara dlm PKPU 6/2020. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)Simulasi Pilkada Serentak 2020 saat pandemi virus corona. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Dia ingin para calon kepala daerah adu gagasan soal penanganan pandemi. Ia juga mempersilakan para kontestan menggunakan alat kesehatan sebagai alat peraga kampanye. Menurutnya, para kontestan akan punya motivasi lebih untuk menawarkan konsep penanganan pandemi.

"Coba kalau enggak ada pilkada, mungkin enggak all out. Begitu ada pilkada, rakyat menuntut, rakyat menggugat supaya calon kepala daerah punya ide, konsep, kemampuan," tutur Tito.

Desakan menunda Pilkada Serentak 2020 menguat beberapa waktu terakhir. Indikator Politik mencatat 63,1 persen dari 1.200 responden menyarankan pilkada ditunda. Sementara Charta Politika mencatat 54,2 persen dari 2.000 responden tak setuju pilkada digelar saat pandemi Covid-19.

Saat ini, kasus positif Covid-19 di Indonesia kian bertambah. Per Jumat (30/7), ada 106.336 kasus dengan 5.058 kematian.

(dhf/pmg)

[Gambas:Video CNN]