KPU soal Alasan Tak Tunda Pilkada: Sudah Habis Rp1 Triliun

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman memastikan Pilkada Serentak 2020 tetap digelar 9 Desember meski kasus positif Covid-19 di Indonesia terus bertambah.

Salah satu alasannya, KPU sudah menghabiskan sekitar Rp1 triliun untuk persiapan. Arief mengatakan pilkada harus dilanjutkan agar energi dan dana yang sudah keluar tak sia-sia.

"Energi bangsa ini sudah dikeluarkan terlalu besar untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah ini," kata Arief dalam webinar Pilkada Sehat 2020, Apa Syaratnya?, Rabu (29/7).

"Kalau dihitung, sudah habis sekitar Rp1 triliun seluruh Indonesia," lanjutnya.

Arief mengakui memang ada opsi penundaan seperti diatur undang-undang. Namun Arief mengatakan tak ada yang bisa menjamin pandemi sudah selesai jika Pilkada Serentak 2020 digeser ke tahun 2021.

Saksi kasus suap PAW Harun Masiku itu menyebut ada kemungkinan pandemi Covid-19 melandai beberapa bulan ke depan. Arief menyebut hal itu ia ketahui dari beberapa pihak, tapi tak menyebut sumber yang jelas.

"Atau justru sebagaimana prediksi banyak pihak sebetulnya ini akan mencapai puncaknya pada bulan Juli? setelah itu Agustus, September, mudah-mudahan ya sangat berharap kurvanya melandai," ucapnya.

Jika pun pandemi belum selesai, kata Arief, KPU sudah menyiapkan konsep pilkada sehat. KPU akan menerapkan protokol pencegahan Covid-19 selama penyelenggaraan pilkada. Ia meminta seluruh pihak untuk bekerja sama menerapkan protokol tersebut.

"Supaya tidak sia-sia, bersama-sama menjadi tugas kita menjaga kesehatan dan keselamatan menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi Covid-19," ujar Arief.

Sebelumnya, kasus positif Covid-19 di Indonesia kian bertambah. Per Rabu (29/7), ada 104.432 kasus, dengan 4.975 kematian dan 62.138 orang sembuh.

Dua lembaga survei, Indikator Politik dan Charta Politika, menangkap desakan publik untuk menunda Pilkada Serentak 2020. Indikator mencatat 63,1 persen dari 1.200 responden menyarankan pilkada ditunda. Sementara Charta Politika mencatat 54,2 persen dari 2.000 responden tak setuju pilkada digelar saat pandemi Covid-19.