Luhut: Rencana Vaksinasi Corona November Bisa Molor

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan rencana vaksinasi virus corona bisa saja molor dari jadwal semula pada minggu kedua November.

Menurutnya, alasan jadwal vaksinasi diundur bukan karena minimnya pasokan, tetapi karena butuh waktu bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengeluarkan otorisasi penggunaan obat dalam kondisi darurat (emergency use authorization).

"Tadi Presiden telepon saya, tadinya rencana minggu kedua November, karena barangnya (vaksinnya) sudah dapat. Tapi bisa saja tidak kecapaian (kesampaian) minggu kedua November, bukan karena barangnya," kata Luhut dalam pengarahan mengenai Omnibus Law di Lemhanas yang disiarkan secara daring.

"Barangnya sudah siap, tetapi adalah emergency use authorization itu belum bisa dikeluarkan BPOM karena ada aturan-aturan atau step-step yang harus dipatuhi."

Atas alasan keamanan, Luhut mengatakan Presiden Joko Widodo tidak mau mengambil risiko sehingga memilih untuk mengikuti aturan.

"Beliau mengatakan keamanan nomor satu. Saya kira pemerintah sangat menghormati aturan tadi," ucapnya seperti dilansir Antara.

Luhut berkelakar ketika mengunjungi Negeri Tirai Bambu, menlu China mengaku sudah disuntikkan vaksin Covid-19. Sementara itu mengatakan tidak bisa melakukan hal itu karena masih menunggu aturan.

"Saya tanya menlu, 'Anda sudah suntik vaksin?'. Dia jawab sudah, sudah dapat Sinovac langsung suntik dia. Dia bilang, 'Kamu suntik jugalah' tapi kan tidak bisa karena kita belum ada emergency use autohorization. Itu harus kita tunggu. Itu aturan jadi kita harus patuh pada aturan," ucapnya.

Luhut dua pekan lalu mengklaim pemerintah akan memulai program vaksinasi corona setelah pesanan dari beberapa negara akan datang, termasuk Cansino, G42 atau Sinopharm, dan Sinovac.

Menko Luhut, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dan Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir dua pekan lalu dalam keterangan resmi mengatakan persiapan program vaksinasi akan terus dilakukan. Pemerintah akan memprioritaskan para tenaga kesehatan dan aparat keamanan yang berada di garis terdepan dalam penanganan Covid-19.

"Pada tahap awal, kami akan memberikan prioritas vaksin kepada mereka yang di garda terdepan, yaitu medis dan paramedis, pelayanan publik, TNI/Polri, dan seluruh tenaga pendidik," ujar Terawan.