Di Depan PBNU, Nadiem Sebut POP Ditunda Hingga 2021

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan bahwa Program Organisasi Penggerak (POP) kemungkinan besar akan ditunda pelaksanaannya hingga awal 2021 mendatang.

Nadiem mengatakan itu saat berkunjung kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta, Rabu (12/8). Diketahui, PBNU sempat menarik diri dari POP, karena menilai ada kejanggalan soal organisasi lain yang menerima dana.

"Kami juga telah melakukan evaluasi satu bulan ini. Dan memang setelah evaluasi ini, kemungkinan paling besar program ini lebih baik dimulai di Januari 2021," kata Nadiem di kantor PBNU dalam rekaman yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (12/8).

Nadiem mengatakan bahwa penundaan dilakukan guna mematangkan program sebelum diterapkan. Terlebih saat ini juga masih ada wabah virus corona yang mana membuat kegiatan di tempat umum menjadi terbatas.

Katib Aam PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya dipastikan ikut serta dalam POP yang digagas Nadiem. Kerjasama akan terus dilakukan dengan Kemendikbud dalam dunia pendidikan.

"Jika kemarin mungkin ada yang menganggap kontroversi, yang sebetulnya tidak. Bahwa NU menegaskan jika tetap ikut serta dalam POP yang akan dilaksanakan Januari 2021 yang akan datang," katanya.

Sebelumnya, POP yang digagas menuai polemik. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah bersama dua organisasi masyarakat lainnya, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif PBNU memutuskan untuk mundur.

Mereka memutuskan mundur karena ada lembaga yang diduga merupakan CSR, yakni Tanoto Foundation dan Yayasan Putera Sampoerna yang termasuk dalam POP. Mereka juga menilai ada sejumlah ormas tak kompeten yang diloloskan dengan hibah dana besar.

Nadiem lalu meminta maaf dan mengatakan bahwa Tanoto Foundation serta Yayasan Putera Sampoerna membiayai pelatihan secara mandiri.

Nadiem juga sempat bertemu dengan Katib Aam Yahya Cholil Staquf. Dalam pertemuan itu, Yahya mengatakan pihaknya akan ikut dalam POP usai menarik diri. Namun, Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif PBNU sempat tidak sepakat dengan pernyataan Yahya.