Dewan Adat Minta Jokowi Lekas Terbitkan PP Partai Lokal Papua

CNN Indonesia | Rabu, 26/08/2020 04:56 WIB
Dewan Adat yakin pembentukan partai lokal Papua bisa meminimalisir praktik politik uang seperti yang terjadi selama ini. Presiden Joko Widodo. (Foto: Dok. Agus Suparto)
Jakarta, CNN Indonesia --

Sekretaris II Dewan Adat Papua John Gobay meminta Presiden Joko Widodo lekas menerbitkan peraturan pemerintah tentang mekanisme pembentukan partai lokal di bumi cenderawasih.

"Presiden menggunakan hak diskresinya sesuai UUD 1945, mengeluarkan Peraturan Pemerintah bagi pembentukan partai Politik Lokal di Papua," kata Gobay dalam diskusi daring, Selasa (25/8).

Menurutnya, upaya itu perlu dilakukan Jokowi sebab Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, hingga saat ini masih belum memberikan kejelasan yang pasti.


Salah satunya, seperti pada pasal 28 ayat (1) yang berbunyi, 'Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik'.

Gobay juga mempertanyakan frasa 'Penduduk Provinsi Papua' dalam ayat tersebut. Menurut Gobey, arti penduduk Papua dapat diartikan secara luas dan tidak mengerucut pada kesimpulan partisipasi orang asli Papua (OAP).

"Kita harus tegas partai lokal bukan dibentuk penduduk Papua, harus disebutkan itu oleh OAP. Kalau kita memang alamatnya untuk kepentingan partisipasi OAP dalam pemerintahan melalui partai lokal," tuturnya.

Gobay memberikan alternatif lain jika frasa 'penduduk Papua' terpaksa harus terus dipakai. Menurutnya, harus ada persentase dan pertimbangan jelas terkait porsi partisipan OAP dalam parlemen.

Gobay menilai pembentukan partai lokal Papua bisa meningkatkan partisipasi warga Papua dalam kontestasi politik. Bisa pula menurunkan jumlah praktik politik uang.

Senada, Eks Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva menilai pemerintah memang sudah perlu menerbitkan PP untuk menjalankan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Terutama mengenai pembentukan partai lokal Papua.

Hamdan merujuk pada Pasal 5 ayat (22) UUD 1945 yang memberikan wewenang sekaligus tanggung jawab kepada Presiden untuk menetapkan PP untuk menjalankan perintah UU.

"Jadi tata cara pembentukan dan hal-hal yang detail pada Parlok Papua, cukup diatur Peraturan Pemerintah. Tidak bisa merujuk UU yang ada, tidak match," kata Hamdan.

Sengkarut partai lokal Papua sudah pernah dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Pimpinan Partai Papua Bersatu merasa dirugikan karena tidak bisa mengikuti Pemilu.

KPU Provinsi Papua tidak meloloskan Partai Papua Bersatu dalam tahap verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu 2019. KPU Papua menolak karena sejauh ini belum ada peraturan tentang partai politik lokal di Papua.

Partai Papua Bersatu lantas mengajukan gugatan terhadap Pasal 28 ayat (1) UU 21 tahun 2001 ke Mahkamah Konstitusi pada 2019 lalu. Hingga saat ini, majelis hakim MK belum mengeluarkan putusan atas perkara tersebut.

(khr/bmw/bmw)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK