Moeldoko Bela Jokowi Berani Ambil Kebijakan Non Populis

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) RI Moeldoko membela Presiden Joko Widodo dalam konteks kebijakan Rancangan Undang Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Kata Moeldoko, Jokowi berani mengambil kebijakan yang non populis yang sesungguhnya sangat dibutuhkan masyarakat.

"Presiden mengambil risiko. Ada dua tipe seorang pemimpin, yang pertama menikmati kemenangan kebijakan populer tapi presiden tidak mengambil cara itu," kata Moeldoko dalam rekaman yang dibagikan oleh KSP, Rabu (21/10).

"Tapi presiden mengambil keputusan tidak populis di caci maki tapi beliau lebih memeningkan masa depan yang lebih baik. Untuk itu seorang pemimpin mengorbankan kepentingan pribadinya," lanjut dia.

Karena alasan publik itu, Moeldoko bilang Presiden Jokowi telah memerintahkan jajarannya untuk segera mendistribusikan UU Ciptaker. Distribusi itu hanya dilakukan atas seizin dari pimpinan DPR.

"Dalam rapat terbatas kemarin presiden telah memerintahkan seluruh membantunya untuk segera mendistribusikan seizin DPR. Karena sebelum ditandatangani seizin DPR agar bisa didistribusikan ke kelompok strategis," terang dia.

Beberapa kelompok yang akan dibagikan UU tersebut kata Moeldoko ialah NU, Muhammadiyah dan kepada berbagai kelompok masyarakat lain. Dengan begitu masyarakat juga mendiskusikan terkait udang undang yang mengatur tentang cipta kerja itu.

"Untuk apa untuk bisa melihat substansinya untuk bisa di diskusikan kepada lingkungannya sehingga ada banyak hal yang ternyata selama ini tidak seperti di seputaran media sosial," jelas Moeldoko.

Disamping itu, Moeldoko juga mengatakan pemerintah terus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait UU tersebut. Ia lagi-lagi memastikan bahwa UU tersebut untuk kepentingan bersama.

"Kita ingin terus bekerja keras untuk memberi informasikan kepada publik sehingga memiliki Pemahaman yang sama bahwa undang undang cipta lapangan kerja ini sungguh untuk masa depan kita," tutup dia.