Nasib Murid NTB, Kuota Internet Dapat Tapi Gawai Tak Punya

Sekolah di Nusa Tenggara Barat (NTB) memilih belajar tatap muka ketimbang melanjutkan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Fasilitas belajar daring jadi alasan utama.

Meski mereka berhak mendapat subsidi kuota internet untuk guru dan siswa, sekolah mengaku masih banyak siswa yang tak terbantu karena tidak memiliki gawai.

"Yang punya nomor WA (Whatsapp) 45 persen dari jumlah siswa. Sisanya 55 persen luring, tidak punya HP dan berada di wilayah yang tidak ada sinyal," ujar Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA 1 Negeri Monta Fahmi Hatim di Kabupaten Bima melalui sambungan telepon kepada CNNIndonesia.com, Rabu (2/9).

Pihaknya memutuskan untuk melakukan pembelajaran tatap muka mulai pekan depan. Ia mengatakan sekolah menyadari subsidi kuota tidak menyentuh seluruh siswa, sehingga PJJ tidak bisa terus dilangsungkan.

"Ya hanya membantu yang punya HP. Yang tidak punya HP tetap tidak terbantu. Artinya semestinya kan harus dicari semacam keadilan kepada mereka yang nggak punya HP, apa bentuk bantuannya," katanya.

Menurut Fahmi, sekolahnya sudah mempersiapkan dan menyosialisasikan wacana pembukaan sekolah. Ia mengatakan Kecamatan Monta sudah berada di zona hijau, dan Kabupaten Bima di zona kuning.

Berdasarkan data https://covid19.go.id, Kabupaten Bima berada di zona kuning. Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri menyebut sekolah boleh dibuka di zona kuning dan hijau.

Eka Ilham, Guru SMK Negeri 1 Palibelo di Kabupaten Bima, mengaku dirinya tak setuju dengan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi covid-19. Ia mengatakan hal ini mulai direncanakan dan dipersiapkan sekolahnya.

"Sekolah saya hari ini ada rapat komite sekolah, mengundang orang tua wali untuk persiapan tatap muka new normal. Saya sendiri termasuk guru yang kritis tidak ingin sekolah tatap muka," ungkapnya.

Ia menilai PJJ merupakan metode belajar yang aman untuk menghindari penyebaran virus. Meskipun sampai hari ini kegiatan mengajar dilakukan luring dengan membagikan modul dan lembar kerja siswa (LKS).

Eka bercerita, ia pernah berupaya mengajar secara daring. Namun dari 30 siswa dalam satu kelas, hanya tiga sampai empat orang yang aktif. Kendalanya karena tak punya kuota.

Dari jumlah 20 sampai 30 siswa per kelas di sekolahnya, hanya tiga sampai tujuh orang siswa yang tak punya gawai. Sisanya punya, namun tak punya uang untuk membeli kuota. Namun ketika pemerintah mengumumkan pembagian subsidi kuota, ia mengaku sekolahnya tidak mendata nomor HP guru maupun siswa untuk mendapat kuota gratis.

"Tadi saya interaksi dengan siswa dari lima kelas. Saya tanya, apakah sekolah sudah mendata nomor telepon kalian melalui Dapodik untuk mendapat pulsa gratis? Semuanya menjawab tidak," katanya.

Ia sendiri mengetahui kabar subsidi kuota dari pemberitaan media. Minggu lalu, ceritanya, Eka bertanya ke kepala sekolah terkait kabar tersebut. Ia mengatakan kepala sekolah menjawab tidak tahu akan kabar tersebut.

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Jumeri sebelumnya mengatakan siswa bisa mendaftarkan nomor HP pada bulan berikutnya jika belum sempat mengajukan data ke Dapodik.

Tenggat waktu pendaftaran nomor HP ke Dapodik tahap pertama dibatasi hingga 11 September 2020. Pengisian data siswa dan guru dilakukan oleh pihak sekolah.

"Bagi peserta didik yang belum punya nomer karena belum punya gawai, bisa mendaftar di tahap berikutnya. Tidak akan ada yang ditinggal," ujarnya, Jumat (28/8).

Subsidi kuota merupakan kebijakan yang dikeluarkan Mendikbud Nadiem Makarim di bulan keenam PJJ diberlakukan. Dana yang digelontorkan untuk subsidi ini mencapai Rp7,2 triliun.

Selama September sampai Desember 2020, siswa bakal menerima 35 gigabyte per bulan, guru menerima 42 gigabyte per bulan, serta mahasiswa dan dosen menerima 50 gigabyte per bulan.

Kemendikbud bakal mengolah data nomor HP pada Dapodik dan menginformasikan ke operator. Kemudian kuota dikirim langsung oleh operator ke nomor HP yang tercatat.

Bantuan kuota ini dilakukan karena Kemendikbud mencatat kebanyakan kendala PJJ karena siswa tidak mampu membeli kuota. Sedangkan guru menyatakan juga banyak siswa tak punya gawai yang tak dapat subsidi kuota.