Kader PKK Jabar Bersatu Lawan Corona

Membangun kedisiplinan masyarakat perdesaan menerapkan protokol kesehatan mesti dilakukan pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Sosialisasi dan edukasi yang komprehesif dengan keterlibatan banyak pihak diperlukan supaya sebaran Covid-19 tidak meluas.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM-Desa) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Bambang Tirtoyuliono mengatakan, kader PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) memiliki peran penting dalam mencegah penularan Covid-19 di pedesaan pada masa AKB.

"Ada sekitar 835.476 kader PKK se-Jabar. Mulai dari provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, desa, sampai kelurahan. Itu belum ditambah dengan kader pemberdayaan masyarakat dan pendamping desa yang jumlahnya sampai 9.173 orang," kata Bambang, Selasa (1/9).

Guna mengoptimalkan peran kader PKK, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar menggelar lomba PKK bertema Peran Kader dalam Masa AKB.

Bambang berharap lomba tersebut dapat mendorong kader PKK untuk berinovasi, terutama dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat terapkan protokol kesehatan 3M. Ini singkatan dari memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun.

"Kami sudah menginstruksikan semua pihak untuk mengedukasi atau mengingatkan masyarakat yang ada di wilayah desa agar menggunakan masker dan menyosialisasikan Pergub (Peraturan Gubernur) Jabar Nomor 60 Tahun 2020," imbuhnya.

Dana Desa untuk Masker

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sendiri akan memfokuskan alokasi Dana Desa untuk pengadaan masker.

Bambang melaporkan, sampai 29 Agustus 2020, sekitar 3,034 juta masker dari Dana Desa sudah disalurkan kepada masyarakat. Namun, kata ia, jumlah tersebut tergolong kecil karena baru 753 dari 5.312 desa di Jabar yang sudah menyalurkan masker kepada masyarakat.

"Pemerintah pusat sudah menginstruksikan untuk menyediakan masker dengan memanfaatkan dana desa. Setiap warga mendapatkan 2 masker," katanya.

Bambang mengatakan, alokasi dana desa untuk pengadaan masker mesti melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Hal itu menjadi kendala desa-desa di Jabar untuk menyediakan masker. DPM-Desa Jabar pun intens menyosialisasikan dan mendorong desa untuk segera menggelar Musdesus.

"Sekitar 4.600 desa belum melakukan pengadaan masker karena terkendala Musdesus dan harus dituangkan di dalam APB Desa," katanya.