Kemendagri Langsung Tegur Calon Petahana Pilkada Gelar Konvoi

Kementerian Dalam Negeri mengaku telah menegur sejumlah kepala daerah yang menjadi calon petahana di Pilkada Serentak 2020. Para kepala daerah itu menggelar arak-arakan saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, sehingga menimbulkan keramaian tanpa mematuhi protokol kesehatan virus corona.

"Kami dari Kemendagri langsung bergerak cepat, kami tegur hampir lima kepala daerah yang kebetulan petahana yang maju di Pilkada. Kami langsung kirim tegurannya tadi sore," kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik saat teleconference dengan CNN Indonesia TV, Jumat (4/9).

Akmal menambahkan, calon petahana itu saat ini masih berstatus sebagai kepala daerah. Oleh karena itu, para calon petahana seharusnya mematuhi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Apalagi, dalam situasi pandemi ini, kepala daerah juga menjabat sebagai kepala gugus tugas. Mereka seharusnya sadar ada larangan mengadakan kegiatan yang bersifat menghimpun banyak orang.

"Dalam Inpres 6/2020, kepala daerah yang juga kepala gugus tugas harus menghindari kegiatan yang menghimpun keramaian," ujarnya.

Akmal mengatakan bahwa sejak awal pemerintah maupun penyelenggara Pemilu sudah sepakat agar Pilkada Serentak 2020 dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Oleh karena itu, menurut Akmal, kejadian hari ini akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah maupun penyelenggara Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Menurut Akmal, penyelenggara Pemilu maupun pemerintah cenderung relatif lebih disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. Namun, hal serupa tidak berlaku di masyarakat yang menurutnya tengah menyambut perhelatan pilkada.

"Ketika protokol kesehatan melibatkan KPU atau pemerintah itu relatif lebih smooth jalannya. Tapi memang hari pertama ini, ketika melibatkan masyarakat banyak (protokol kesehatan sulit diterapkan)," ungkap dia.

"Kita harus menjadikan kejadian hari ini sebagai evaluasi," kata Akmal menambahkan.

Akmal mengatakan masyarakat melihat dan menilai yang layak dipilih. Terutama usai fenomena konvoi atau arak-arakan dilakukan sejumlah calon saat mendaftar ke KPU pada hari ini.

"Masyarakat silakan tonton deh. Apakah mereka yang akan maju menjadi pemimpin betul-betul komitmen enggak menyelesaikan pandemi ini. Kita biarkan masyarakat menilai, bagaimana pemimpin hadir memimpin melawan Covid, tapi di awal saja kejadian ini terjadi," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman menekankan sejak awal bahwa penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 harus mengedepankan kesehatan dan keselamatan. Dua prinsip ini harus dipatuhi oleh semua pihak.

Hari pertama pendaftaran paslon Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah jatuh pada hari ini, Jumat (4/9). Namun banyak kandidat di berbagai daerah mengadakan konvoi yang melibatkan ratusan hingga ribuan massa saat pendaftaran.

Misalnya pasangan petahana Kabupaten Karawang, Cellica Nurrachadiana-Aep Saepuloh. Mereka datang ke KPU disertai konvoi sepeda motor, didampingi pilihan orang, tanpa jaga jarak, dan tanpa masker.

Selain itu ada pula pasangan Eri Cahyadi-Armuji di Surabaya. Pasangan itu diarak sekitar 500 orang ke KPU Kota Surabaya. Massa tak menerapkan jaga jarak sama sekali.