Positif Covid Tembus 200 Ribu, PKS Dorong PSBB Lagi

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengusulkan agar pemerintah bisa mempertimbangkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah.

Anggota DPR dari Fraksi PKS itu mengungkap hal tersebut berkaca pada angka akumulasi positif virus corona (Covid-19) di Indonesia yang telah menembus 200 ribu.

"Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kembali kebijakan PSBB yang ketat di beberapa wilayah. Pemerintah perlu menginjak rem," kata sosok yang karib disapa Mufida itu dalam keterangan resminya, Rabu (9/9).

Lebih lanjut, Mufida menyatakan saat ini pemerintah perlu bersikap tegas untuk membatasi masyarakat setelah melonggarkan aktivitas dan transportasi antarwilayah saat kampanye new normal.

Ia pun mengkritisi penerapan protokol kesehatan yang gencar dilakukan pemerintah tak mampu membendung penyebaran Covid-19 di masyarakat.

"Sekarang ada jargon umum 'asal memakai protokol kesehatan' semua agenda diperbolehkan. Tapi fakta di lapangan tidak ketat memberlakukan protokol kesehatan," kata Mufida.

Ia mengatakan pemerintah wajib memprioritaskan kepentingan kesehatan di atas kepentingan lain. Selain itu, kebijakan testing dan tracing secara masif harus terus dilanjutkan. Ketimpangan rasio tes corona melalui PCR antara provinsi satu dengan provinsi yang lain, katanya, harus dikurangi.

Setelah tes massif digalakkan, lanjut dia, pemerintah perlu memperbanyak sarana isolasi mandiri bagi orang terkonfirmasi positif tanpa gejala.

"Sekarang OTG dengan klaster keluarga mulai dominan, tetapi sarana untuk isolasi mandiri belum tersedia secara merata di daerah-daerah. Tentu ini semua menjadi kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan sarana yang memadai," kata dia.

Pemerintah sendiri memberikan izin pemberlakuan PSBB di berbagai daerah. Kebijakan ini membatasi akses dan kegiatan warga di berbagai sektor, seperti perkantoran dan transportasi, untuk mencegah penyebaran Corona. Meskipun demikian, sebagian besar daerah kini sudah menyetop kebijakan PSBB menjadi adaptasi kebiasaan baru, PSBB transisi, atau bahkan tak ada pembatasan sama sekali.

Petugas satpol PP menindak warga yang tidak mengenakan masker di kawasan Cipinang Cempedak, Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2020. (CNN Indonesia/Safir Makki)

PKS Desak Pemerintah Prioritaskan Penanganan Corona

Fraksi PKS DPR RI menilai kebijakan pemerintah yang cenderung memprioritaskan penanganan pemulihan ekonomi di tengah situasi pandemi Covid-19 salah langkah.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, prioritas pemerintah yang mementingkan ekonomi justru berpotensi mengorbankan nyawa rakyat. Sebab tak fokus pada penyelamatan rakyat, dampak ekonominya diprediksi kian memburuk.

"Fraksi PKS meminta kepada pemerintah untuk memprioritaskan nyawa rakyat. Nyawa rakyat adalah nomor satu. Ekonomi tidak akan bangkit jika rakyat sakit", kata Jazuli dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/9).

Lebih lanjut, Anggota Komisi I DPR ini mengingatkan pemerintah untuk memakai anggaran negara secara bijaksana dalam menanggulangi pandemi Covid-19.

"Penggunaan anggaran harus tepat sasaran, harus fokus, tidak boleh ada penumpang gelap," tegasnya.

Larangan 59 Negara Harus Disikapi Serius

Jazuli juga menyoroti ihwal kebijakan puluhan negara, termasuk dari negeri jiran, yang melarang warga negara Indonesia (WNI) masuk ke negaranya.

"Soal 59 negara yang memboikot WNI masuk negaranya harus menjadi introspeksi dan cambuk agar Pemerintah terus kerja keras menyelamatkan rakyat," ungkap Jazuli.

Kurniasih Mufidayanti juga mengatakan larangan tersebut mengindikasikan penanganan Covid-19 di Indonesia masih belum berjalan baik.

"Kebijakan 59 negara tersebut mengonfirmasi pendekatan penanganan Covid-19 di Indonesia belum pas," kata Mufida dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Mufida, langkah diplomasi agar negara-negara itu membuka kembali pintunya bagi WNI juga sia-sia jika melihat kondisi pandemi di Indonesia yang belum terkendali.

"Sekarang secara ekonomi kita berada di jurang resesi, secara kesehatan angka konfirmasi positif dan kematian akibat Covid-19 terus melambung. Bahkan dalam pekan-pekan terakhir angka konfirmasi positif dalam sehari terus memecahkan rekor di atas 3 ribu kasus," katanya.

Prajurit TNI ikut menertibkan warga yang tidak menggunakan masker di Indramayu, saat pelaksanaan PSBB di Jawa Barat. (ANTARA FOTO/Dedhez Anggara)

Sebagai informasi, kasus konfirmasi positif Covid-19 juga melonjak mulai Juli 2020. Setiap harinya penambahan kasus konfirmasi positif bisa mencapai 2.000-3.000 kasus. Dalam dua bulan terakhir, Juli-Agustus kasus bertambah lebih dari 100 ribu. Total kasus positif pada Juli sebanyak 51.991 kasus, Agustus 66.420 kasus. Jika dijumlahkan, dalam dua bulan terakhir kasus Covid-19 di Indonesia berjumlah 118.411.

Per Rabu (9/9), angka akumulasi kasus positif Covid-19 di Indonesia sejak yang pertama diumumkan 2 Maret lalu, kini mencapai 203.342.

Jumlah itu mengalami tambahan 3.307 kasus dari hari sebelumnya. Dari jumlah akumulasi hari ini sebanyak 145.200 (71,4 persen) sembuh dan 8.336 (4,1 persen) meninggal dunia. Jumlah pasien sembuh itu bertambah 2.242 dari hari sebelumnya, sementara yang meninggal bertambah 106.