Komisi VI DPR: Penerapan PSBB Tak Boleh Saklek

CNN Indonesia | Jumat, 11/09/2020 13:53 WIB
Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima mengatakan pemerintah tak bisa menutup berbagai sektor ekonomi begitu saja saat PSBB diterapkan. Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima mengatakan pemerintah tak bisa menutup berbagai sektor ekonomi begitu saja saat PSBB diterapkan. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima meminta pemerintah pusat maupun daerah tidak saklek atau sesuai aturan dalam menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

"Kebijakan PSBB yang akan diterapkan tidak boleh secara saklek diterapkan seperti kondisi saat pertama kali PSBB dilakukan tanpa pengalaman," kata Aria dalam keterangan pers Komisi VI Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (11/9).

Lebih lanjut, Aria menegaskan pemerintah tak bisa menutup berbagai sektor perekonomian begitu saja saat PSBB diterapkan. Terlebih lagi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pekerja sektor informal masih mendominasi mata pencaharian penduduk di Indonesia. 


Pada Februari 2019, BPS mencatat penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor informal sebanyak 74 juta jiwa. Sementara penduduk yang bekerja di sektor formal hanya 55,3 juta jiwa. 

Kebijakan PSBB, kata dia, harus mempunyai standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan implementasinya harus dilaksanakan dengan hukuman yang ketat untuk pelanggar.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan  memantau new normal  masa transisi PSBB di kawasan Stasiun MRT  Sudirman dan Dukuh Atas, Jakarta 8 Juni 2020.Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat memantau new normal masa transisi PSBB di kawasan Stasiun MRT Sudirman dan Dukuh Atas, Jakarta 8 Juni 2020. (CNN Indonesia/Safir Makki)

"Misalkan untuk meminimalisasi potensi penularan virus yang terjadi di gedung perkantoran jika penyebaran virus diakibatkan oleh ada kelembaban ruangan maka harus dilakukan treatment khusus seperti membuka jendela untuk memberikan ruang sinar matahari masuk," kata Aria.

Aria juga menyatakan peningkatan pandemi Covid-19 yang signifikan belakangan ini memerlukan perhatian dan kerja sama penanganan ekstra, baik oleh pemerintah pusat, daerah dan seluruh masyarakat.

Ia juga meminta agar pemerintah menyampaikan kebijakan yang mengedepankan pertimbangan dan data-data valid secara matang serta langkah mitigasi risiko pandemi.

"Sehingga meminimalisasi keresahan di masyarakat. Mengingat apa yang disampaikan regulator pasti memiliki pengaruh di berbagai bidang baik ekonomi, sosial, perilaku, dan sebagainya," kata Aria.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana menerapkan PSBB secara total pada Senin (14/9). Langkah itu ditempuh guna menyikapi terus meningkatnya kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta.

(rzr/pmg)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK