DKI PSBB Total, Tangerang Pertimbangkan Pengetatan Wilayah

CNN Indonesia
Jumat, 11 Sep 2020 14:59 WIB
Pemkab Tangerang mempertimbangkan pengetatan usai pemprov DKI Jakarta kembali menerapkan PSBB pada 14 September mendatang.
Ilustrasi aktivitas warga di kawasan Pasar Lama, Kota Tangerang, Banten. (ANTARA FOTO/Fauzan)
Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang mempertimbangkan untuk mengetatkan wilayahnya menyusul kebijakan DKI Jakarta yang kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, rencana pengetatan itu akan dikoordinasikan terlebih dulu dengan Gubernur Banten Wahidin Halim.

"Pengetatan belum diputuskan, nanti kita akan bawa ke rapat koordinasi dengan Gubernur Banten. Hari Sabtu atau Minggu ini, biar nanti diputuskan bersama-sama, begitu seyogyanya daerah," kata Zaki saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (11/9).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut ia menjelaskan, Kabupaten Tangerang saat ini sebenarnya masih menerapkan PSBB hingga dua pekan ke depan sesuai Surat Keputusan Gubernur Banten.

Namun pihaknya akan mempertimbangkan pengetatan terkait penggalakkan kembali posko-posko check point hingga pembatasan jam operasional untuk mal dan restoran.

"Pengetatan-pengetatan lagi mungkin (dilakukan)," ucap dia.

Pemkab Tangerang sendiri, kata dia, sudah melakukan rapat dengan seluruh kepala daerah se-Jabodetabek terkait penerapan PSBB total di Jakarta. Dari rapat itu, para kepala daerah menyarankan Anies untuk konsultasi dengan pemerintah pusat.

"Silakan DKI memutuskan (PSBB total), karena wilayah hukumnya DKI. Cuma kita saranin juga untuk konsultasi dengan pemerintah pusat," kata Zaki.

Sementara itu, pemerintah kota Tangerang belum menentukan sikap terkait keputusan DKI yang kembali menerapkan PSBB pada 14 September mendatang.

Pemkot Tangerang juga berencana rapat terlebih dulu dengan Gubernur Banten Wahidin.

"Hari ini ada rapat lagi sama gubernur. Bahasan yang sama. Masih panjang hari ini sama gubernur Banten. Besok sama pemerintah pusat," ujar Kepala Bagian Humas Kota Tangerang Buceu Gartina lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com.

Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah sebelumnya mengungkapkan telah mempersiapkan sejumlah langkah untuk menindaklanjuti kebijakan 'rem darurat' yang ditempuh Pemprov DKI demi menekan jumlah kasus positif covid-19.

Kota Tangerang saat ini masih berstatus zona merah yang dibuktikan dengan angka positivity rate cukup tinggi, meski diklaim angka itu imbas dari hasil tracing.

"Kita siapkan juga monitoring secara online bagi pasien positif yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Jadi kondisinya bisa terus dimonitor dan datanya akan tersentral di Dinkes," ucap Arief dalam keterangannya.

Ia berharap PSBB ketat yang diterapkan oleh DKI berdampak positif bagi kota lain yang berbatasan langsung, mengingat mobilitas dari dan ke arah Jakarta akan jauh berkurang.

Anies diketahui telah memutuskan untuk menerapkan kembali PSBB total. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan lonjakan kasus positif covid-19 dan angka kematian yang terus meningkat.

Kasus positif covid-19 di DKI diketahui mencapai 50.671 per 10 September 2020, dengan 38.228 orang sembuh dan 1.351 meninggal dunia.

Sejumlah kepala daerah di wilayah Jabodetabek memiliki sikap berbeda usai menggelar rapat dengan Anies.

Hanya Kota Bekasi yang memiliki kemungkinan mengikuti rencana DKI menerapkan PSBB Total.

Sementara Kabupaten Bogor dan Kota Bogor tegas menolak rencana penerapan PSBB Total. Wali Kota Bogor Bima Arya menilai PSBB total belum memiliki konsep dan rumusan yang jelas.

Sedangkan Kabupaten Bogor memutuskan untuk kembali memperpanjang PSBB Pra Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) mulai 11 September.

(yoa/thr/psp)


[Gambas:Video CNN]
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER