Respons Poyuono Ketum Gerindra, Habiburokhman Sebut Lagi Geer

Politikus Gerindra, Habiburokhman, menilai koleganya sesama parpol, Arief Poyuono sedang mengalami gede rasa atau 'Geer'. Itu diutarakannya merespons pernyataan Poyuono yang mengatakan kader Gerindra takut bila dirinya jadi ketua umum di masa depan.

"Yah kayaknya sih ada yang geer aja itu. Geer aja dia itu," kata Habiburokhman kepada CNNIndonesia.com, Jumat (11/9).

Meski demikian, Habiburokhman tak mempersoalkan bila Poyuono bercita-cita sebagai ketua umum Partai Gerindra. Poyuono, kata dia, selama ini kerap kali mengklaim dekat dengan Ketua Umum sekaligus pendiri Gerindra, Prabowo Subianto.

"Silakan aja gitu. Kan enggak ada larangan buat bermimpi. Meski mimpi di siang bolong," kata Habiburokhman.

Selain itu, dia meminta Poyuono agar tak mengaku-aku masih menjabat sebagai wakil ketua Partai Gerindra saat ini. Pasalnya, tegas dia, struktir Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gerindra periode 2020-2025 belum diumumkan Prabowo.

Oleh karena itu, ia menyatakan yang pernyataannya bisa mengatasnamakan pengurus parpol tersebut saat ini hanyalah Prabowo selaku ketua umum, dan Ahmad Muzani selaku sekretaris jenderal.

"Kayak Arief Poyuono gak boleh ngaku-ngaku sebagai Waketum dia. Jangan ngaku-ngaku Waketum dulu. Liat dulu SK yang baru dia ada enggak?" sindir Habiburakhman.

Politikus Gerindra, Arief Poyuono. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)

Demisioner DPP Gerindra karena Masa Jabatan Kepengurusan Berakhir

Terpisah, Politikus Partai Gerindra Mohamad Hekal menjelaskan alasan kepengurusan DPP Gerindra dinyatakan demisioner alias keadaan tanpa kekuasaan karena masa jabatan berakhir setelah Kongres Luar Biasa (KLB) pada awal Agustus 2020 lalu.

Hekal menyatakan kepengurusan baru DPP Partai Gerindra masa jabatan 2020-2025 kini sedang disusun kembali Prabowo selaku ketua umum.

"Ya itu karena masa jabatan [pengurus DPP Gerindra] sudah habis dan memang sedang disusun lagi," kata Hekal kepada CNNIndonesia.com, Jumat.

Politikus Gerindra lainnya, Habiburokhman menyatakan sudah sepatutnya kepengurusan partai politik atau organisasi manapun akan dinyatakan demisioner usai digelar kongres pemilihan ketua umum.

Nantinya, ketua umum terpilih itu akan membentuk kepengurusan baru untuk mendukung jalannya organisasi parpol. Jangka waktu pembentukan kepengurusan itu, kata dia, tergantung dari ketua umum untuk menyusunnya.

"Lah kan semua partai gitu, saat KLB atau kongres jadi akhir kepengurusan, kan demisioner semua toh. Ketum terpilih nanti membentuk kepengurusan baru," kata Habiburokhman.

Khusus untuk Gerindra, Habiburokhman menyatakan hasil KLB hanya menetapkan Ketua Umum dan Sekjen agar tak terjadi kekosongan kekuasaan dan hukum lebih lanjut. Dua posisi itu wajib untuk diisi terlebih dulu karena Gerindra akan menghadapi gelaran tahapan Pilkada serentak 2020.

"Nah Pak Prabowo sebagai formatur membentuk nih kepengurusan baru nanti. Itulah yang baru di daftar kemarin. Setelah didaftar kemudian akan disahkan oleh Kemenkumham," kata dia.

Sebelumnya, Elite Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan struktur kepengurusan DPP dalam keadaan demisioner. Susunan kepengurusan Partai yang baru kini akan diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM pada Selasa (8/9) dan belum disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Dasco lantas mengingatkan apabila ada pihak yang mengatasnamakan Partai Gerindra selain Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, maka pernyataan itu tidak sah.