Mau Pilkada Lanjut, PDIP Janji Sanksi Kader Langgar Protokol

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berjanji bakal memberikan sanksi kepada kadernya yang melanggar protokol pencegahan virus corona (Covid-19) selama tahapan Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan.

"Partai berkomitmen ikuti seluruh aturan main, bahkan kami juga siap berikan sanksi disiplin bagi anggota dan juga seluruh kader partai apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam sebuah diskusi virtual, Senin (21/9).

Diketahui, pada masa pendaftaran 4-6 September lalu, ada sejumlah kader PDIP yang melanggar protokol corona yakni dengan membawa arak-arakan massa.

Beberapa kader PDIP yang melakukan itu yakni Armuji, bakal calon wakil wali kota Surabaya dan Gibran Rakabuming Raka, bakal calon wali kota Solo, Jawa Tengah.

Hasto melanjutkan, pilkada tahun ini tak bisa ditunda. Tetap peru dilanjutkan tetapi harus diiringi penerapan protokol kesehatan dengan ketat. Semua pihak yang berkepentingan pun wajib mematuhinya.

Hasto juga mendorong agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama pemerintah dan DPR membuat aturan dan ketentuan protokol Covid-19 yang benar-benar ketat selama pilkada. Misalnya membatasi peserta kampanye tatap muka hanya 50 orang, dan memperpanjang waktu pencoblosan di hari pemungutan suara.

"Ini bisa pada waktu pencoblosan yang kita longgarkan sehingga rakyat tetap bisa memilih (tanpa berjejalan), tetapi saat pelonggaran waktu pencoblosan tidak boleh ada lembaga survei keluarkan sebuah hasil exit poll yang mempengaruhi pilihan dari pemilih," ungkap dia.

Hasto menolak pilkada ditunda. Menurutnya, penundaan Pilkada Serentak 2020 karena pandemi Covid-19 justru akan menimbulkan risiko yang lebih besar.

"Karena penundaan justru akan membawa risiko-risiko politik ketika krisis itu terjadi dan ktia belum tahu kapan akan berakhir (pandemi Covid-19), akan kita tunda sampai kapan," katanya.

Hasto juga menilai pilkada ini justru momentum bagi rakyat untuk memilih pemimpin berkualitas. Sisi kepemimpinan seorang kepala daerah dapat terlihat di tengah krisis seperti sekarang.

"Justru dalam pandemi Covid ini lah kita berharap seluruh calon kepala daerah benar-benar diuji untuk menunjukkan tanggung jawabnya dalam ikut menyelesaikan dan menjawab persoalan Covid tersebut," ungkap Hasto.

"Karena implikasinya juga cukup luas, tidak hanya aspek kesehatan, tapi juga perekonomian. Dengan demikian, kepatuhan kita untuk memenuhi protokol pencegahan Covid-19, maka seluruh protokol wajib dipenuhi," ujar dia menambahkan.