Komnas HAM Minta Evaluasi Penegakan Keamanan di Papua

CNN Indonesia | Rabu, 23/09/2020 01:25 WIB
Terpicu sejumlah kekerasan beberapa waktu terakhir, Komnas HAM meminta pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi terhadap penegakan keamanan di Papua. Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara (kiri) dan M Choirul Anam (kanan) saat jumpa pers di Kantor Komnas HAM,(CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi terhadap penegakan keamanan di Papua.

Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara menyatakan evaluasi itu terkait operasi yang selama ini dilakukan pasukan TNI/Polri di Bumi Cenderawasih itu.

"Itu di satu sisi ya, karena kan kemudian timbul korban, itu yang pertama," kata dia saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (22/9).


Evaluasi itu, kata dia, juga berkaitan dengan penegakan hukum kepada siapa saja yang melakukan tindak pidana.

Sebab, tutur Beka, salah satu penyebab terus berulangnya peristiwa kekerasan di Papua adalah belum adanya penegakan hukum yang paripurna terhadap suatu peristiwa dugaan tindak pidana.

"Sehingga saya kira korbannya 3 pihak sekarang, TNI/Polri, KKB maupun masyarakat sipil, artinya tewas, luka-luka. Saya kira negara harus segera memutus siklus kekerasan ini," ucap dia.

Lebih lanjut, selain evaluasi penegakan keamanan, ia juga menyebut ada beberapa solusi lainnya untuk menyelesaikan persoalan di Papua.

Solusi itu yakni dialog kemanusiaan yang setara antara Jakarta dan Papua, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, serta evaluasi otonomi khusus (otsus).

"Selama ini kan otsus Papua berjalan namun hasilnya tidak maksimal, kemiskinan terus kemudian soal akses kesehatan, pendidikan, lapangan kerja dan lain sebagainya, itu kan masih jauh dari harapan," ucap dia.

Komisioner Komnas HAM lainnya, M Choirul Anam mencatat sepanjang medio 2020 rentetan kekerasan bersenjata yang terjadi di Intan Jaya, Papua telah menelan 8 korban, baik dari sipil dan TNI maupun lainnya.

Korban itu, kata dia, termasuk Pendeta bernama Yeremia Zanambani, yang tewas karena tembakan pada Sabtu (19/9) lalu.

Menurut Anam, pendekatan kekerasan, apapun alasan dan latar belakangnya hanya akan melahirkan pelanggaran HAM dan potensi kekerasan berikutnya.

"Oleh karenanya Komnas HAM menyerukan penghentian kekerasan khususnya kekerasan bersenjata agar perdamaian berwujud di Papua," kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa (22/9).

Sebagai informasi, dalam sepekan terakhir, telah terjadi sejumlah rentetan aksi penembakan di wilayah Papua. Aparat TNI dan Polisi mengklaim Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) bertanggung jawab atas sejumlah insiden itu.

Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, setidaknya enam orang menjadi korban tewas tertembak pada empat insiden berbeda di wilayah Bumi Cenderawasih dalam sepekan terakhir.

Insiden terakhir yang cukup menyita perhatian adalah tewasnya seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani di Kabupaten Intan Jaya, Papua, Sabtu (19/9).

Dalam insiden tewasnya pendeta itu, terjadi perbedaan keterangan dari berbagai pihak.

Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) menduga pendeta Yeremia ditembak oleh aparat TNI sehingga membuat para jemaat ketakutan dan lari ke hutan.

Sementara, TNI/Polri sepenuhnya meyakini bahwa KKB adalah pihak yang bertanggung jawab dalam penembakan itu. Komnas HAM sendiri, telah menyiapkan tim untuk melakukan pendalaman dan investigasi terhadap insiden tewasnya Pendeta itu.

Pendalaman itu, disebut tidak hanya untuk menjawab kesimpangsiuran pelaku penembakan. Namun juga untuk melihat secara komprehensif situasi kekerasan yang kerap terjadi di sana.

(yoa/kid)

[Gambas:Video CNN]