Paguyuban Pasundan Desak Pemerintah-KPU Tunda Pilkada 2020

Paguyuban Pasundan mendesak pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 karena kasus Covid-19 di Indonesia masih terus meningkat, termasuk Jawa Barat.

"Tidak memaksakan untuk tetap diselenggarakan pemilu ketika jumlah positif Covid-19 ini terus melonjak setiap harinya," kata Ketua Umum PB Paguyuban Pasundan Didi Turmudzidalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (23/9).

Didi mengatakan tak ada jaminan, baik dari pemerintah maupun KPU bahwa tidak akan ada kerumunan dalam pelaksanaan Pilkada 2020 yang digelar 9 Desember mendatang.

"Ini mengkhawatirkan jika tetap dipaksakan untuk dilaksanakan," ujarnya.

Didi mengaku pihaknya sudah berkonsultasi ke sejumlah ahli, salah satunya dari Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan (FK Unpas). Menurut para ahli, kata dia, pelaksanaan pilkada justru akan meningkatkan resiko penularan Covid-19.

"Sekarang saja sudah ada PSBB, sehari bisa tembus 4.000 orang apalagi dalam pilkada yang biasanya ada kampanye dan lainnya, yang jelas-jelas mengundang warga berkumpul dan berkerumun," katanya.

Foto: CNN Indonesia/Fajrian Infografis Partai Langgar Protokol Corona di Pilkada

Oleh karena itu, Didi mendorong KPU meninjau pelaksanaan pilkada agar ditunda hingga kondisi pandemi Covid-19 membaik. Ia mengaku akan menyampaikan usulan penundaan pilkada kepada KPU Jawa Barat dan pusat.

"Semoga mereka bisa lebih bijak. Karena nyawa manusia saat ini sedang dipertaruhkan, jangan sampai dianggap main-main khususnya di Jawa Barat, umumnya warga Indonesia," ujarnya.

Pelaksanaan Pilkada 2020 digelar di 270 daerah, dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Khusus Jawa Barat, pilkada akan dihelat di Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Pangandaran.