Pilkada saat Corona, JK Minta Ketegasan Sanksi agar Disiplin

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa kedisiplinan terhadap protokol pencegahan virus corona (Covid-19) di Pilkada Serentak 2020 hanya bisa terealisasi jika ada penerapan sanksi yang tegas.

"Disiplin itu tidak akan jalan tanpa sanksi," kata JK dalam program Mata Najwa yang ditayangkan di Trans7, Rabu (23/9) malam.

Salah satu yang dia soroti adalah soal penindakan pada para pelanggar atau pihak yang tidak disiplin dengan protokol kesehatan yakni cuci tangan pakai sabun, pakai masker dan jaga jarak.

Menurutnya, pemerintah bisa lebih tegas kepada masyarakat. Terutama dengan pemberian sanksi tegas kepada siapa saja yang melanggar protokol pencegahan virus corona. Termasuk calon kepala daerah.

JK menilai sebuah aturan tidak akan dipatuhi masyarakat jika nihil penerapan yang sanksi tegas. Dia berharap selanjutnya pemerintah bisa lebih memperhatikan hal itu.

"Jangan kita ingin masyarakat ikut tapi tanpa ketegasan dan sanksi. Jadi tinggal disiplin masyarakat dengan kecepatan bertindak pemerintah dan ketegasan pemerintah," katanya.

JK memberi contoh tentara. Aturan atau perintah bisa benar-benar dipatuhi karena sanksi lekas diberikan oleh pimpinan kepada prajurit yang melanggar atau mengabaikan.

"Apapun, coba lihat tentara, kalau dia tidak disiplin, dia dihukum, disuruh apa saja. Jadi apapun, semua orang kalau ingin disiplin ya tegas lah," kata dia.

Pilkada Serentak 2020 akan dihelat di 270 daerah. Pemungutan suara bakal dilaksanakan pada 9 Desember.

Pemerintah dan DPR tetap ingin melanjutkan tahapan pilkada meski sudah banyak yang meminta agar ditunda. Usulan penundaan muncul karena cemas pilkada bisa menimbulkan klaster penularan virus corona yang baru.

Mereka yang mengusulkan itu berkaca pada masa pendaftaran calon kepala daerah ke KPU pada 4-6 September lalu. Tidak sedikit calon yang membawa arak-arakan massa tanpa jaga jarak. Sanksi yang diberikan pun sebatas teguran tertulis.