Sebut Tak Transparan, PDIP Akan Laporkan KPU Surabaya ke DKPP

PDIP Surabaya akan melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKKP). Laporan akan dilayangkan karena KPU dituding tak transparan dalam penetapan paslon pada Pilkada Surabaya 2020. 

Sekretaris DPC PDIP Surabaya, Baktiono mengatakan laporan itu dibuat karena KPU dinilai telah menyembunyikan informasi terkait ada salah satu calon wali kota Surabaya yang tengah positif Covid-19. 

"DPC PDIP Surabaya ingin melaporkan KPU Surabaya ke DKPP. Dengan dugaan tidak memberikan informasi yang transparan kalau ada paslon yang saat ini tengah terindikasi Covid-19," kata Baktiono, Kamis (24/9).

Baktiono menyebut KPU Surabaya telah menyepelekan protokol kesehatan serta aturan yang sudah ditetapkan pemerintah dalam penanganan Covid-19. Ia pun meminta DKPP memberikan sanksi tegas. 

"KPU Surabaya ini menyepelekan Covid-19. Jangan sampai KPU ini melanggar protokol kesehatan. Kalau masih tetap seperti ini kami minta DKPP memberikan sanksi tegas terhadap KPU," katanya. 

Menurutnya, KPU Surabaya haruslah terbuka jika memang ada paslon yang terindikasi dan positif Covid-19. Hal itu harus diumumkan secara terbuka. 

"KPU ini harus terbuka kalau memang ada paslon terindikasi dan menderita Covid-19, itu harus diumumkan secara terbuka tidak boleh disembunyikan," katanya. 

Dibukanya informasi itu, kata Baktiono tak lain adalah untuk memberikan rasa aman pada semua pihak. Termasuk pada keluarga paslon itu sendiri. 

"Agar apa, agar semua bisa sehat selamat, paslonnya, timnya, warganya, itu juga harus bisa selamat. Dan KPU tidak boleh menyembunyikan itu, karena ini peraturan," ucapnya. 

Jika memang paslon tersebut telah dinyatakan sembuh dan negatif Covid-19, Baktiono meminta hal itu harus dibuktikan dengan hasil tertulis pemeriksaan swab terakhir. 

"Kan harus dibuktikan dengan surat medis," ucapnya. 

Anggota KPU Surabaya Bidang Hukum dan Pengawasan Soeprayitno membantah pihaknya menyembunyikan status salah satu calon yang positif Covid-19. 

Ia mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh RSUD dr Soetomo, seluruh bakal pasangan calon telah dinyatakan memenuhi syarat. Hal itu lah yang menjadi landasan pihaknya untuk melakukan penetapan. 

"Pihak RSUD dr Soetomo sudah menyampaikan secara tertulis mengenai hasil pemeriksaan kesehatan yang menyebutkan memenuhi syarat untuk semua bapaslon, maka ya itu yang menjadi landasan kami [menetapkan], kata Nano sapaan akrabnya saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com. 

Rumah sakit kata dia memiliki kompetensi dan kewenangan untuk menentukan bahwa seseorang itu dinyatakan sehat atau tidak. Dokter juga terikat kode etik dan sumpah profesi. Maka, bagi KPU Surabaya, hal itu sudahlah clear. 

"Bagi KPU Surabaya, sudah klir, karena hasil pemeriksaan kesehatan di rumah sakit menyebutkan yang bersangkutan memenuhi syarat," ujarnya. 

Meski begitu, diakui Nano, rumah sakit memanglah tidak mencantumkan bahwa salah satu calon tersebut telah dinyatakan negatif corona atau belum. Yang tertulis, kata dia, hanyalah calon yang bersangkutan memenuhi syarat. 

"Tidak membunyikan itu [negatif Covid-19], hanya membunyikan memenuhi syarat, kan itu rangkaiannya banyak itemnya dan itu yang paham juga tim pemeriksa kesehatan RSUD dr Soetomo," pungkas dia. 

Seperti diketahui, salah satu calon wali kota Surabaya, Machfud Arifin sempat dinyatakan positif Covid-19 saat menjalani tes swab di RSUD dr Soetomo pada 7 September lalu. Tes swab itu merupakan bagian dari rangkaian tes kesehatan yang merupakan syarat pencalonan. 

Machfud kemudian kembali menjalani tes swab pada 17 September. Ia mengklaim hasilnya telah negatif. Machfud bersama Mujiaman Sukirno pun kemudian menjalani rangkaian tes kesehatan, yang sempat tertunda.