Pilkada 2020 Antara Bencana Kesehatan, Ekonomi, dan Demokrasi

Pemerintah dan DPR RI sepakat tetap menggelar pilkada pada 9 Desember 2020. Kesepakatan itu diambil setelah pemerintah dan DPR menilai bahwa situasi di tengah pandemi virus corona (Covid-19) masih terkendali saat ini.

Namun desakan menunda pilkada terus digaungkan demi aspek keselamatan kesehatan masyarakat, ketahanan ekonomi, dan kualitas demokrasi.

Saat ini kasus positif Covid-19 harian kembali memecah rekor pada Kamis (24/9), yaitu bertambah 4.634 orang sehingga totalnya menjadi 262.022 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 191.853 orang dinyatakan telah sembuh dan 10.105 orang meninggal dunia.

Sebanyak empat provinsi yang akan menggelar Pilkada Serentak 2020 masuk lima besar penyumbang kasus positif harian Covid-19.

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera meminta pemangku kepentingan tidak memaksakan Pilkada Serentak 2020 tetap digelar pada 9 Desember.

Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan harus tetap memperhatikan kualitas proses pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 demi memberikan hasil yang baik bagi masyarakat.

"Jangan sampai memaksakan pilkada tapi tidak memperhatikan kualitas dari pilkada itu sendiri. Kualitas proses akan mempengaruhi hasil dan perlu diingat, hasil dari pilkada akan dirasakan dalam jangka waktu yang panjang oleh masyarakat," ucap Mardani kepada CNNIndonesia.com, Kamis (24/9).

Ia mengakui penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 berpotensi memunculkan klaster baru terkait penyebaran Covid-19.

Bahkan, menurutnya, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 berpotensi menggerus kualitas pesta demokrasi karena tendensi yang dibangun dalam memutuskan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 tetap 9 Desember hanya dengan diksi 'yang penting pilkada jalan'.

Mardani menyayangkan tendensi tersebut karena mengartikan bahwa biaya penyelenggaraan pilkada yang tinggi tidak akan sebanding dengan kualitas yang akan dihasilkan.

Mardani pun menilai bahwa rencana menggelar kampanye secara daring akan kurang efektif, khususnya di beberapa wilayah yang tidak memiliki akses jaringan internet memadai.

Berangkat dari itu semua, dia menilai partisipasi pemilih di Pilkada Serentak 2020 berpotensi menurun. Menurutnya, hal itu juga berpotensi membuat berbagai jenis kecurangan bisa terjadi.

"Justru bisa menimbulkan potensi kecurangan dalam pilkada seperti potensi manipulasi suara, penyalahgunaan kertas suara atau bahkan meningkatnya potensi politik uang di masyarakat," tutur Ketua DPP PKS itu.

Tiga Alasan Tunda Pilkada

Pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam mengatakan langkah ideal yang harus dilakukan pemerintah adalah menunda penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 demi aspek keselamatan kesehatan masyarakat, ketahanan ekonomi, dan kualitas demokrasi.

Menurutnya, Pilkada Serentak 2020 tidak akan ada artinya bila tiga hal itu terabaikan dan partisipasi pemilih menurun secara drastis.

"Idealnya, demi aspek keselamatan, ketahanan ekonomi, kualitas demokrasi, apa arti pilkada kalau partisipasi pemilihnya rendah kan terdegradasi juga, maka sebaiknya ditunda," ucap Khoirul kepada CNNIndonesia.com.

Dia pun menyatakan waktu untuk menunda penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 terbaik adalah saat ini. Menurutnya, penundaan tidak boleh dilakukan setelah angka penyebaran kasus Covid-19 semakin meningkat di satu atau dua bulan mendatang.

Pasalnya, kata Khoirul, langkah tersebut akan tidak adil bagi calon kepala daerah serta tim suksesnya yang telah mengeluarkan anggaran untuk mengikuti tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

"Kepastian akan jauh lebih penting dibandingkan kehati-hatian tapi tidak pasti, kalau mau benar-benar [menunda] itu akan lebih baik menyelamatkan kesehatan publik, ekonomi negara, dan demokrasi nasional. Tapi kalau masih galau, itu merusak sistem kompetisi," tuturnya.

Tata Cara Nyoblos di Pilkada Era Pandemi. (CNN Indonesia/Fajrian)

Namun begitu, Khoirul meyakini pemerintah tidak akan menunda kembali penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Menurutnya, dua hal menjadi dasar pemerintah tidak akan menunda penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 lagi.

Pertama, lanjutnya, pemerintah berharap penyelenggaraan pesta demokrasi tahun ini bisa memperbaiki kondisi perekonomian nasional yang sedang buruk akibat terdampak Covid-19.

Khoirul menerangkan, penyelenggaraan pilkada akan menggerakkan roda sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan mobilisasi massa, logistik, hingga alokasi anggaran. Menurutnya, hal-hal tersebut akan berimplikasi positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara karena berkaitan dengan perputaran uang.

Namun, ia mengakui, hal ini sulit terwujud secara baik. Pasalnya, Pilkada Serentak 2020 akan diselenggarakan dengan protokol Covid-19 yang sangat ketat dan banyak dalam bentuk daring demi menghindari kerumunan masyarakat.

"Posisi pemerintah sudah kepalang basah, makanya bisa berharap untung tapi bisa buntung," tuturnya.

Faktor kedua, kata Khoirul, partai penguasa dalam hal ini PDI Perjuangan ingin mempertahankan kekuasaan di daerah. Menurutnya, mesin PDIP tidak akan bisa bekerja secara efektif bila penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 terus diundur.

"Saya menangkap pemerintah ingin memastikan kantong suara di daerah yang selama ini lebih banyak didominasi penguasa [karena] PDIP lebih banyak duduk di posisi 1 atau 2, [ingin] memastikan bahwa mereka tetap menguasai di wilayah pemerintah daerah," ucapnya.

Di saat yang sama, Khoirul menambahkan partai politik selain PDIP juga berusaha agar Pilkada Serentak 2020 tidak diundaur kembali. Dia berpendapat, pengunduran kembali penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 hanya hanya akan menguntungkan calon petahana sebagai pemegang kendali atas alokasi anggaran daerah dan struktur pemerintahan daerah.

"Kalau diundur, mereka sama-sama repot. Jadi, pilihan paling rasional walau itu sangat pahit dan konsekuensinya sangat besar, pilkada dijalankan dengan protokol sangat ketat," ujarnya.