Guru Sebut Klarifikasi Nadiem soal Sejarah Bak Permainan Kata

Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) Sumardiansyah P Kusuma menilai klarifikasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim tak menjawab pertanyaan soal penghapusan pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran wajib pada kurikulum baru.

Klarifikasi Nadiem disebutnya tak lebih dari permainan atau politik bahasa untuk menutupi persoalan sesungguhnya.

"Teman-teman di Kemendikbud silakan Anda menggunakan berbagai macam politik bahasa. Tapi pada waktunya kebenaran akan tampak dan sejarah akan mencatat semua. Ketika menteri bermain-main dengan pelajaran sejarah. Pada titik itu Anda menjadi musuh guru sejarah, semua warga sejarah," katanya melalui konferensi video, Jumat (25/9).

Nadiem, lewat akun Instagram pribadinya beberapa waktu lalu sempat menyatakan bahwa mata pelajaran sejarah tidak dihapus dalam kurikulum baru. Di hadapan Komisi X DPR, ia juga mengatakan belum ada rencana perubahan kurikulum nasional. Yang ada hanya uji coba kurikulum di sekolah penggerak.

Pernyataan Nadiem tak menghapus pelajaran sejarah itulah yang menurutnya sekadar permainan bahasa. 

Sumardimansyah menyebut pelajaran Sejarah memang tidak hapus. Namun, dalam paparan rencana struktur kurikulum baru yang ia terima, disebutkan bahwa status pelajaran Sejarah digeser dari kelompok pelajaran wajib menjadi pelajaran pilihan. Ini artinya siswa bisa memilih tidak belajar sejarah.

Kemudian di kelas 10, pelajaran Sejarah digabung menjadi pelajaran IPS. Ini menurutnya akan mereduksi bobot pelajaran sejarah dan pelajaran sosial lainnya yang tadinya berdiri sendiri.

"Memang dalam struktur masih ada kok Sejarah, Nadiem Makarim benar. Tapi [Sejarah] digeser posisinya, dan ini belum ada penjelasan jernih dari Kemendikbud," katanya.

Ini yang menurutnya harus dijelaskan kepada publik. Ia pun menuntut Nadiem membeberkan alasan dan kajian akademis soal penghapusan status pelajaran Sejarah sebagai mata pelajaran wajib. Selama ini, kata Sumardimansyah, Kemendikbud belum menyampaikannya kepada publik.

"Ketika Kemendikbud berikan siaran pers, mengatakan sejarah penting. Kami apresiasi. Tapi bukan itu tuntutan kami. Dimana posisi sejarah di SMA? Bagaimana ketika direduksi menjadi IPS, mana kajiannya?," lanjutnya.

Selain itu, ia juga memprotes upaya Kemendikbud menghapus pelajaran sejarah di jenjang SMK. Hal ini juga disampaikan dalam paparan rencana struktur kurikulum baru.

Sekali lagi ia mengatakan rencana ini tidak dijelaskan Nadiem dalam klasifikasinya. Pihaknya pun tidak setuju dengan wacana ini. Ia menuntut Nadiem mengembalikan pelajaran Sejarah di jenjang SMK.