Eksploitasi PKI dan Pudar Isu Pembantaian Massal Tragedi 1965

CNN Indonesia | Selasa, 29/09/2020 17:33 WIB
Sejarah resmi pemerintah terkait peristiwa 1965, disebut hanya berhenti sampai 1 Oktober 1965, tidak menyentuh pelanggaran HAM besar sesudah tanggal itu. Sejumlah warga nonton bareng pemutaran film G30S/PKI di Gedung Idi Sport Cencet (ISC) Kabupaten Aceh Timur, Aceh, Rabu (27/9). (ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas)
Jakarta, CNN Indonesia --

Narasi sejarah Gerakan 30 September 1965 (G30S) yang dibangun dalam setiap pembelajaran atau pembahasan dari pemerintah mengenai dinilai lebih banyak mengedepankan isu seputar Partai Komunis Indonesia (PKI).

Menurut peneliti sejarah Tragedi 1965 Grace Laksana, pemerintah, terutama rezim Orde Baru membangun narasi kekejaman PKI melalui saluran pendidikan formal, museum peringatan, hingga seremoni hari peringatan.

Grace menyayangkan hal tersebut. Sebab, menurut doktor sejarah jebolan Universiteit Leiden, Belanda ini, peristiwa G30S juga memiliki dimensi lain yang patut dinarasikan.


Dimensi lain dalam G30S itu berkaitan dengan peristiwa kekerasan yang menurut Grace sangat jarang dibicarakan.

"Jadi selama ini study tentang memori 65 selalu bicara bagaimana pemerintah membangun narasi yang hanya di G30S-nya saja, tapi tidak tentang kekerasan," kata Grace saat berdiskusi dalam Dialog Sejarah 1965 : Sejarah Yang Dikubur, di kanal YouTube Historia.Id, Selasa (29/8).

Grace bilang narasi dominan tentang kekejaman PKI terus berkembang sedemikian rupa sehingga menutupi fakta-fakta lain dalam peristiwa 1965.

Orang-orang akan berhenti di kejadian 1 Oktober ketika mengingat atau membicarakan peristiwa yang terjadi pada 1965 itu. Peristiwa 1 Oktober merujuk pada pembunuhan sejumlah perwira tinggi TNI yang kini dijuluki sebagai Pahlawan Revolusi. Dalam peristiwa ini PKI ditempatkan sebagai pelaku pembunuhan para jenderal tersebut.

Grace berkata seharusnya pembahasan G30S tak berhenti sampai 1 Oktober. Menurut dia sejarah kekerasan pasca 1 Oktober juga perlu diungkap. Sebab, kata dia, hal tersebut turut mengubah arah pemerintahan dan sejarah Indonesia.

Ia mencontohkan peristiwa kekerasan setelah 1 Oktober 1965 di antaranya penghilangan paksa, pembunuhan massal, hingga penyiksaan yang diterima oleh masyarakat yang dianggap PKI.

Peristiwa-peristiwa itu disebutnya meninggalkan jejak mendalam. Bahkan hingga saat ini masih ada keluarga yang distigma PKI, dikucilkan di masyarakat.

Peristiwa-peristiwa lain yang jarang disinggung itu turut mempengaruhi persepsi masyarakat. Grace, berkaca dari pengalamannya ketika melakukan penelitian di Jawa Timur, menyebut masih banyak masyarakat tetap percaya dengan narasi G30S/PKI sesuai dengan yang dibangun pemerintah.

Menurut Grace, upaya menjaga narasi dominan tentang kekejaman PKI, dilakukan oleh orang-orang yang turut berperan dalam pembersihan anggota, simpatisan, dan warga yang dituding PKI.

"Mereka mempertahankan narasi Orba, narasi pemerintah karena berkaitan dengan posisi yang mereka dapat setelah kekerasan terjadi. Ada yang banyak dapat posisi misal sebagai Sekda yang sebelumnya posisi itu dikuasai PKI," kata Grace.

"Mereka punya kepentingan untuk mempertahankan narasi kuasa. Sementara orang yang distigma PKI merasa ini enggak benar. Dan tidak setuju dengan apa yang dikatakan negara," lanjutnya.

Narasi dominan kekejaman PKI, menurut Grace, mulai dipertanyakan seiring berakhirnya rezim Orde Baru. Semakin banyak pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) yang berani memaparkan kekerasan pasca 1 Oktober 1065.

"Setelah lepas Soeharto, banyak pihak bicara tentang kekerasan. Pelanggaran HAM, ketidakadilan yang dialami korban dan lain sebagainya," kata dia.

Kekerasan Tak Normal

Sejarawan University of British Columbia, Vancouver, Kanada, John Roosa menyatakan kekerasan yang terjadi dalam peristiwa 1965 merupakan kekerasan tak normal. Ia menyebut peristiwa tersebut tak bisa dipukul rata sebagai sebuah kekerasan biasa.

Menurutnya, di dalam peristiwa tersebut tak hanya terjadi pembunuhan tetapi pembantaian massal, penghilangan paksa secara massal, hingga penahanan terhadap orang-orang yang dicap PKI hingga kurun waktu 1970-an.

"Kekerasan yang terjadi di '65 itu tidak normal. Untuk orang zaman itu, untuk pelaku, untuk korban itu abnormal," kata Roosa saat berbicara dalam Dialog Sejarah 1965 : Sejarah Yang Dikubur, digelar di kanal Youtube Historia.Id, Selasa (29/8).

Roosa mengatakan salah satu kekerasan yang tak normal adalah penghilangan paksa orang-orang ketika itu. Menurutnya, penghilangan paksa, merupakan cara untuk membunuh orang yang paling tidak bisa dibenarkan.

Penulis buku 'Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto' itu menyebut penghilangan paksa dalam peristiwa 1965 juga berkaitan dengan usaha penghapusan sejarah.

"Tidak ada ingatan jelas, susah sekali ingat peristiwa yang dibuat supaya orang tak bisa ingat," ujar Roosa.

"Kita harus akui banyak pembunuhan terjadi dengan cara yang keji sekali untuk menghilangkan orang supaya keluarganya enggak tahu," katanya menambahkan.

Peristiwa kekerasan pasca 1 Oktober memang telah menjadi sorotan tersendiri setelah kejatuhan Orde Baru. Para penyintas yang tergabung dalam ayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966 (YPKP 65), bersama sejumlah pegiat HAM masih terus memperjuangkan kasus ini baik secara nasional maupun internasional.

Pada Juli 2012 Komnas HAM merilis hasil penyelidikan pro justicia soal peristiwa kekerasan terhadap mereka yang diduga sebagai anggota atau simpatisan PKI setelah peristiwa 1965/1966.

Berdasarkan hasil penyelidikan itu Komnas HAM menyatakan telah terjadi pelanggaran HAM berat dan mendesak kasus ini dibawa ke pengadilan.

Lalu, pada Oktober 2016 pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu, Wiranto, mengatakan Tragedi 1965 akan diselesaikan melalui jalur nonnyudisial. Pemerintah juga tengah merancang pembentukan badan khusus untuk mewadahi penyelesaian kasus tersebut melalui mekanisme nonyudisial.

"Langkah-langkah menuju satu penyelesaian yang damai, tidak menimbulkan kebencian di kemudian hari, tidak lagi memecah belah bangsa yang orientasinya kerukunan nasional," ujar Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (12/10).

Kemudian, masyarakat sipil yang terdiri dari aktivis, akademisi, dan ahli hukum IPT 1965 mengajukan kasus ini ke International People's Tribunal (IPT) atau pengadilan rakyat tragedi 1965.

Sidang IPT 1965 digelar DenHaag, 11-13 November 2015. Pada Juli 2016, Keputusan akhir IPT 1965 menyatakan Indonesia harus bertanggung jawab atas 10 tindakan kejahatan hak asasi manusia (HAM) berat pada 1965-1966.

Salah satu dari 10 kejahatan HAM itu ialah genosida atau tindakan sengaja untuk menghancurkan sebagian atau seluruh golongan penduduk tertentu.

Kejahatan genosida ini dialami anggota, pengikut dan simpatisan PKI, serta loyalis Presiden Sukarno dan anggota Partai Nasional Indonesia (PNI).

"Tindakan pembunuhan massal, dan semua tindak pidana tidak bermoral pada peristiwa 1965 dan sesudahnya, dan kegagalan untuk mencegahnya atau menindak pelakunya, berlangsung di bawah tanggung jawab sepenuhnya Negara Indonesia," ujar Ketua Hakim IPT 1965 Zak Yacoob seperti dikutip dalam salinan putusan IPT 1965, 20 Juli 2016.

(tst/wis)

[Gambas:Video CNN]