FPI-PA 212 Kritik Jokowi Lagi, dari Vaksin Hingga RUU HIP

Persaudaraan Alumni 212 dan Front Pembela Islam (FPI) menyoroti ragam masalah yang di era Presiden Joko Widodo menjabat, salah satunya keputusan tetap melanjutkan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 yang belum berhasil dikendalikan.

Sekretaris Umum FPI Munarman bahkan menyebut langkah tersebut ironis. Di satu sisi, pemerintah tidak ingin ada kumpulan massa karena berpotensi terjadi penularan virus corona. Di sisi yang lain, pemerintah justru melanjutkan pilkada yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa.

"Di tengah upaya keras tenaga medis dan paramedis untuk menanggulangi pandemi covid, ternyata aktivitas dalam proses pilkada 2020 justru menunjukkan tindakan tindakan yang berlawanan dengan upaya upaya pencegahan tersebut," kata Munarman lewat pesan singkat, Sabtu (3/10).

Munarman juga meminta agar pemerintah berpikir ulang sebelum menggunakan vaksin virus corona Sinovac buatan China. Menurut Munarman, pembuatan vaksin tersebut masih belum jelas telah melalui proses yang halal atau haram.

Dia menilai lebih baik pemerintah Indonesia memprioritaskan penggunaan vaksin buatan dalam negeri karena lebih sesuai dengan jenis virus yang mewabah di Indonesia.

Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman meminta Pilkada 2020 ditunda demi keselamatan masyarakat Indonesia (CNN Indonesia/Hesti Rika)

Terpisah, Ketua PA 212 Slamet Maarif menyarankan Jokowi mundur dari jabatannya sebagai presiden. Slamet menilai ada banyak masalah selama Jokowi menjabat.

"Mundur dari presiden. Sekali lagi, harapan saya, untuk menyelamatkan bangsa ini segeralah Pak Jokowi mundur dari jabatan sebagai presiden RI," kata Slamet saat menjadi salah satu pembicara dalam Diskusi Bertajuk Doa dan Harapan Untuk Negeri yang juga menghadirikan Mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan disiarkan secara daring, Sabtu (3/10).

Persoalan yang ada, kata Slamet, perlu dicari solusinya lewat rekonsiliasi nasional. Namun, rekonsiliasi yang dimaksud baru bisa dibentuk jika Jokowi mundur terlebih dahulu.

Slamet lalu menyoroti Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila yang sempat mengundang protes sejumlah pihak. Diketahui, RUU tersebut sudah berhenti dibahas.

Kala itu, RUU HIP dikritik karena dinilai mengerdilkan Pancasila, dari lima sila menjadi 3 dan 1 sila atau yang disebut dengan Trisila dan Ekasila.

"Dan yang paling sangat mencolok mata adalah munculnya gagasan mengubah pancasila lewat Undang-undang dalam RUU HIP yang nyata di situ ingin ubah ketuhanan yang maha esa yang jadi pondasi pancasila dan bangsa," katanya.