Polisi Bantah Pukul Mundur Buruh dari Tangerang

Polisi membantah bersikap represif dan menekan buruh dari wilayah Kabupaten Tangerang yang hendak melakukan aksi unjuk menolak UU Cipta Kerja ke DKI Jakarta beberapa hari lalu.

Kapolresta Tangerang Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan tidak ada pengerahan kendaraan taktis atau semacamnya untuk membendung langkah para buruh dari Tangerang ke Jakarta.

"Tidak benar (massa ditekan polisi dan kerahkan kendaraan taktis)," kata Ade Ary saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (7/10).

Meski demikian, dia tidak membantah kepolisian memang melakukan penyekatan di sejumlah jalur yang berbatasan dengan wilayah DKI Jakarta.

Hal itu dilakukan untuk membatasi pergerakan buruh sehingga tidak dapat melakukan aksi unjuk rasa yang berpotensi melanggar protokol kesehatan pandemi virus corona (Covid-19).

Namun demikian, dia menuturkan bahwa pada Rabu (7/10) tidak terdeteksi pergerakan massa dari wilayah Tangerang menuju Jakarta.

"Tidak ada yang berangkat ke Jakarta,' ujar dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno mengatakan bahwa pihaknya tidak dapat melaju ke Jakarta lantaran mendapat tekanan dari aparat.

Dia menuturkan banyak jalur di blokade oleh kepolisian sehingga membuat pihaknya harus mencari jalur-jalur tikus.

"Tidak tahu bisa tembus ke Jakarta atau tidak. Tekanan aparat kepolisian luar biasa, semua jalur di blokade. Kawan-kawan lagi cari jalur kecil," kata Sunarno.

Beberapa titik yang sempat coba dilalui oleh massa buruh pendemo adalah sekitaran wilayah Cikupa, Bitung, Daan Mogot, dan Batuceper menuju Jakarta.

Ketiga lokasi tersebut, kata Sunarno menjadi titik kepolisian mengerahkan kekuatan penuh untuk menjaga agar tidak ada massa pendemo yang masuk ke wilayah Jakarta. Dia menuturkan bahwa terdapat juga pengerahan kendaraan taktis untuk menjegal buruh.

"Kendaran taktis lengkap, barracuda, water cannon, motor trail, dan personil Brimob lengkap, bersama TNI juga," pungkas dia.

Sebagai informasi, pelarangan demo buruh 6-8 Oktober 2020 telah mendapat restu dari Kapolri Jenderal Idham Azis melalui surat Telegram Rahasia (STR) yang diterbitkan dirinya 2 Oktober lalu.

"Sehingga (anggota) wilayah tidak ada ragu-ragu lagi dalam mengambil tindakan di lapangan. Sudah ada rambu-rambu yang jelas," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (6/10).

Pelarangan demonstrasi buruh, kata Awi, dilakukan bertahan mulai dari preventif, preemtif, hingga pengamanan-pengamanan apabila memang terjadi aksi unjuk rasa.

Dia pun menegaskan bahwa Polri mempedomani tugas, dan fungsi kepolisian untuk memberi pelayanan kepada masyarakat dalam hal pengamanan. Hal itu membuat di akhir telegram, Kapolri tetap meminta agar jajarannya turut mempersiapkan rencana pengamanan.