Polri Respons Protes Omnibus Law: Demo Tidak Harus di Jakarta

Mabes Polri mempersilahkan serikat-serikat buruh melakukan unjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di wilayahnya masing-masing.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri, Brigadir Jenderal Awi Setiyono menerangkan bahwa demo tersebut diperbolehkan asal tidak dilakukan di wilayah DKI Jakarta.

"Pimpinan Polri punya kebijakan kalau terpaksa harus melakukan demo, melaksanakan di tempat masing-masing tidak harus di Jakarta," kata Awi kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (7/10).

Menurut dia, hal itu dilakukan agar unjuk rasa tidak menjadi klaster penyebaran virus corona (Covid-19) yang baru di Indonesia.  

Oleh sebab itu juga, Awi menuturkan bahwa kepolisian di wilayah hukum Polda Metro Jaya akan melakukan patroli sehingga tidak ada massa yang melakukan unjuk rasa di sekitar wilayah ibu kota negara.

Sejauh ini, kata dia, pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap pergerakan massa yang sudah merencanakan aksinya di Jakarta.

"Polisi kewilayahan setelah kami melakukan mapping bisa melakukan penggalangan dan koordinasi kepada korlap-korlap (koordinator lapangan) untuk bisa mencegah mereka melaksanakan demo ke ibu kota," ujar Awi.

Sebagai informasi, pelarangan demo buruh 6-8 Oktober 2020 telah mendapat restu dari Kapolri Jenderal Idham Azis melalui surat Telegram Rahasia (STR) yang diterbitkan dirinya 2 Oktober lalu.

Pelarangan demonstrasi buruh, kata Awi, dilakukan bertahan mulai dari preventif, preemtif, hingga pengamanan-pengamanan apabila memang terjadi aksi unjuk rasa.

"Sehingga (anggota) wilayah tidak ada ragu-ragu lagi dalam mengambil tindakan di lapangan. Sudah ada rambu-rambu yang jelas," kata Awi Setiyono kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (6/10).

Namun demikian, sejumlah serikat buruh mengancam akan melakukan demo besar-besaran di wilayah DKI Jakarta pada 8 Oktober besok.

Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) bakal memindahkan titik aksi unjuk rasa ke Istana Negara. Menurut Sekjen KASBI, Sunarno, pengalihan  titik aksi itu lantaran DPR mempercepat sidang paripurna pengesahan RUU Omnibus Law Ciptaker yang semula 8 Oktober menjadi 5 Oktober lalu.

"Untuk agenda DPR itu kan kemungkinan sudah enggak ada. Informasi terakhir yang muncul itu tanggal 7 dan 8 sudah masa reses. Nah, rencananya kemarin di konsolidasi nasional kita malah akan aksi di Istana Negara," kata Sunarno kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/10) malam.

Sunarno memperkirakan aksi di istana akan diikuti setidaknya 20 ribu massa gabungan. Bukan hanya massa buruh, melainkan juga elemen mahasiswa dan organisasi gerakan masyarakat secara umum.

"Kalau di istana, perkiraan itu dari buruh, teman-teman mahasiswa, dan organisasi gerakan lain, sekitar 20 ribu," kata dia.