Gerakan Tolak Omnibus Law Jatim Bakal Aksi Mosi Tidak Percaya

CNN Indonesia
Kamis, 08 Okt 2020 06:00 WIB
Demo buruh, tani, mahasiswa di Surabaya akan menggaungkan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan DPR yang telah mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Demonstrasi buruh menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (25/8/2020). (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Surabaya, CNN Indonesia --

Sejumlah elemen buruh, mahasiswa, tani dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) Jawa Timur, bakal menggelar aksi Mosi Tidak Percaya kepada DPR RI dan Pemerintah yang telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Kota Surabaya, Kamis (8/10). 

Juru bicara Getol Jatim, Habibus Shalihin mengatakan setidaknya ribuan orang dari seluruh Jatim bakal turut dalam aksi unjuk rasa itu.

"Massa yang turun kurang lebih 3.000-an dari elemen buruh, tani mahasiswa dan masyarakat sipil lainnya," kata Habibus kepada CNNIndonesia.com, Rabu (7/10).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Getol akan memulai aksinya pukul 10.00 WIB dengan berjalan kaki dari Bundaran Waru, yang menjadi akses masuk ke Kota Surabaya dari Sidoarjo. Massa aksi kemudian akan menuju titik demonstrasi di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya. 

Meski begitu, kata Habibus, massa aksi rencananya juga akan menggelar demo di sejumlah lokasi lainnya, yakni Kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan, dan Gedung DPRD Jatim Jalam Indrapura, Surabaya. 

"Titik kumpulnya di Waru Sidoarjo, tapi titik sasarannya adalah Grahadi. Namun sesuai dengan pemberitahuan, ada tiga titik, yaitu Kantor Gubernur, DPRD Jatim, Grahadi. Bisa di tiga tempat itu," katanya. 

Dalam aksi nanti, pihaknya akan menggaungkan Mosi Tidak Percaya kepada Pemerintah dan DPR RI yang telah mengesahkan UU Ciptaker.

Getol menuntut agar UU Omnibus Law tersebut dicabut. Mereka juga mendesak agar Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang menganulir undang-undang itu. 

"Kami tetap menuntut pemerintah dan DPR membatalkan Omnibus Law. Dan kami mendesak Presiden Joko Widodo agar membuat Perppu pembatalan Omnibus Law," kata dia.

Pengesahan RUU Ciptaker berbuntut aksi penolakan dari berbagai kelompok masyarakat. Sejumlah aksi penolakan oleh buruh, mahasiswa, maupun organisasi masyarakat sipil lain telah dilakukan di berbagai daerah sejak beberapa waktu lalu.

Kelompok buruh juga akan menggelar demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta, hari ini. Demo tersebut sebagai puncak dari rangkaian aksi mogok nasional menolak pengesahan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja.

Namun, bertepatan dengan rencana aksi itu, Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah untuk meninjau program Food Estate pada hari yang sama.

(frd/pmg)


[Gambas:Video CNN]
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER