JK Janji Bantu Atasi Konflik Papua Lewat Jalan Damai

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berjanji membantu pemerintah menyelesaikan konflik di Papua melalui jalur perdamaian. Dia menekankan bahwa upaya mendamaikan pihak yang bertikai harus berpegang pada prinsip win-win solution dan dignity for all.

"Dalam hal ini tidak boleh ada pihak yang merasa kalah dan dilecehkan martabatnya. Misalnya pada saat upaya damai Aceh, pihak GAM tidak pernah menyerahkan senjatanya ke pihak pemerintah, namun mereka potong sendiri menjadi dua bagian. Itu adalah upaya menjaga martabat pihak GAM," kata JK dalam acara di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (14/10).

JK optimis konflik di Papua bisa diselesaikan melalui jalur perundingan damai. Apalagi jika merujuk pada sejarah kemerdekaan Indonesia. Kata dia, pemerintah telah berulang kali menghadapi situasi serupa, yakni konflik separatisme.

Ia berujar semua konflik separatisme dalam sejarah Indonesia biasanya selesai dengan jalur diplomasi. Salah satu yang terbilang sukses dengan jalan diplomasi yakni konflik dengan Aceh.

"Selama Indonesia merdeka kita telah mengalami 15 kali konflik yang besar, yang korbannya di atas 1.000 Jiwa. Dari 15 konflik tersebut 13 kita selesaikan melalui operasi militer dan sisanya melalui jalur perdamaian," kata JK.

"Yang perlu saya garisbawahi, Aceh saja yang keras begitu bisa kita ajak berunding untuk damai," kata dia lagi.

Meski begitu, JK mengingatkan bahwa masalah Papua dan Aceh memiliki pendekatan diplomasi yang berbeda. Perbedaan pendekatan ini didasari perbedaan organisasi yang menyulut keinginan memisahkan diri dari NKRI.

Dalam konflik Aceh, kata dia, kala itu hanya ada satu garis komando setiap kali konflik dengan Indonesia, yakni melalui Gerakan Aceh Merdeka. Sementara di Papua, Organisasi Papua Merdeka (OPM) memiliki banyak faksi di dalamnya.

JK menyebut dalam konflik di Papua, satu kabupaten atau kampung lainnya tidak terhubung garis komando.

"Kalau di Aceh ada satu garis komando yang jelas. Jadi begitu kita ngomong di level atas maka di bawah pasti akan patuh. Berbeda halnya dengan kelompok bersenjata di Papua ada banyak faksi di sana dan garis komandonya tidak jelas," kata dia.

JK meyakini konflik di Papua tetap bisa diselesaikan meski tak ada kesatuan komando seperti di Aceh.