Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiagakan ambulans di sejumlah titik dekat aksi demonstrasi menolak Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) pada momen satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Setidaknya 30 ambulans yang disiagakan jika demonstrasi berakhir ricuh.
Pantauan CNNIndonesia.com, salah satu titik yang disiagakan ambulans berada di Simpang Sarinah dan sebelah Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Penanggung jawab salah satu ambulans, Hanif menyebut jika Dinas Kesehatan DKI Jakarta sejak awal sudah diminta Polda Metro untuk bersiaga.
"Polda Metro Jaya memang mengajukan ke Dinkes DKI, dan dari kita langsung instruksikan seluruh wilayah, dari Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, kecuali Kepulauan Seribu," kata Hanif saat berbincang dengan CNNIndonesia.com di lokasi, Selasa (20/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hanif mengatakan Dinkes DKI menyiagakan 30 unit ambulans. Namun begitu, 30 unit ambulans itu dibagi dalam dua shift, sehingga satu shift disiagakan 15 unit ambulans.
Titik-titik ambulans disiagakan di antaranya di dekat Halte Harmoni, depan Istana Merdeka, di dekat Patung Kuda arah Budi Kemuliaan, IRTI, Balai Kota DKI Jakarta, Kebon Sirih, Simpang Sarinah, Bawaslu, Pospol Bundaran HI, dan Tugu Tani.
Hanif menjelaskan, satu unit ambulans itu terdiri dari satu pilot, dua perawat, dan satu dokter. Lebih lanjut, Hanif menjelaskan, untuk antisipasi agar ambulans tidak dituding membawa perlengkapan kerusuhan, pihak Dinkes sudah mendata seluruh ambulans yang diterjunkan.
"Kita pada saat mau operasi, mau berangkat kita absen, cek kelengkapan di Dinkes. Dan semua ambulans DKI, dinas maupun gawat darurat sudah ada simbolnya, merah itu advance itu RSUD, kuning basic dan bantuan pertama," ujarnya.
Seperti diketahui, elemen buruh dan mahasiswa berencana kembali menggelar aksi demo menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (20/10). Demo kali ini diketahui bertepatan dengan momen satu tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Ketua Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menuturkan tuntutan aksi demo kali ini masih sama dengan sebelumnya. Yakni, menuntut agar Presiden Jokowi membatalkan UU Ciptaker dan menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu).
"Tuntutan masih sama, pembatalan UU Cipta Kerja dan menerbitkan Perppu," ujarnya, Senin (19/10).
(dmi/ain)