IDI Ingatkan Terawan Instruksi Jokowi Tak Tergesa soal Vaksin

CNN Indonesia | Kamis, 22/10/2020 13:44 WIB
IDI meminta Menkes Terawan mengikuti instruksi Presiden Jokowi agar tak tergesa-gesa melakukan program vaksinasi covid-19. IDI ingatkan Menkes Terawan mengikuti instruksi Presiden Jokowi tak tergesa-gesa soal program vaksin. (Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)
Jakarta, CNN Indonesia --

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tidak tergesa-gesa melakukan program vaksinasi covid-19. Hal ini sesuai instruksi Presiden Joko Widodo agar program vaksinasi tak dilakukan tergesa-gesa.

"Perlu diadakan persiapan yang baik dalam hal pemilihan jenis vaksin yang akan disediakan serta persiapan terkait pelaksanaannya. Hal ini sesuai instruksi presiden agar program vaksinasi jangan dilakukan dan dimulai tergesa-gesa," kata Ketua Umum IDI Daeng M. Faqih melalui surat yang ditujukan kepada Menkes RI seperti dikutip CNNIndonesia.com, Kamis (22/10).

Daeng mengatakan, terdapat beberapa pertimbangan seperti keamanan, imunogenitas, dan efektivitas vaksin, yang harus dijamin negara sehingga mampu memberikan rasa aman di tengah masyarakat.


Ia membandingkan dengan proses pengadaan vaksin di Brazil. Dari hasil uji klinis vaksin produksi Sinovac di Brazil sudah selesai dilakukan terhadap 9.000 orang.

Namun demikian, pemerintah Brazil tidak terburu-buru mengeluarkan vaksin dan memilih untuk menambahkan hingga 15.000 orang yang diuji coba.

"Kita bisa melihat bahwa unsur kehati-hatian juga dilakukan negara lain dengan tetap menunggu data lebih banyak lagi dari hasil uji klinis fase tiga," kata dia.

Lebih lanjut, ia mengatakan di tengah situasi pandemi seperti ini, Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah mengizinkan pembuatan dan penyediaan vaksin melalui pintu perizinan Emergency Use Authorization (EUA) atau izin darurat oleh BPOM.

Kendati demikian, ia berharap BPOM benar-benar memperhatikan tuntutan IDI terhadap program vaksin tersebut apabila memang harus diadakan dalam skema darurat.

Selain itu ia juga meminta pemerintah mempertimbangkan rekomendasi Indonesia and Technical Advisory Group on Immunization (TAGI) dan Strategic Advisory Group of Experts on Immunization of the World Health Organization (SAGE WHO).

"Kami yakin bahwa BPOM akan menjaga kemandirian dan profesionalismenya," ucapnya.

Ia mengingatkan bahwa program vaksinasi memerlukan persiapan yang komprehensif, termasuk penyusunan pedoman-pedoman terkait vaksinasi oleh perhimpunan profesi, pelatihan petugas vaksin, hingga sosialisasi vaksin bagi seluruh rakyat Indonesia.

Daeng juga menyampaikan apresiasinya terhadap upaya pemerintah yang telah berusaha menghadirkan vaksin sebagai salah satu cara mengentaskan negara dari pandemi ini.

"Kami mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas upaya penyediaan vaksin serta pemberian prioritas bagi tenaga medis untuk dapat divaksinasi sesuai ketentuan yang ada," kata Daeng.

Sebelumnya Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam Indonesia juga telah mengimbau agar program vaksinasi tidak dilakukan dengan terburu-buru sebelum dipastikan keamanan vaksin.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Achmad Yurianto pada pertengahan Oktober lalu mengatakan, Sinovac sudah menyelesaikan uji klinis fase akhir di beberapa negara termasuk Brasil dan China. Di Indonesia uji klinis tahap akhir selesai pada Desember 2020.

Sinopharm sudah menyelesaikan uji klinis tahap akhir di Uni Emirat Arab (UEA) dan Turki. Adapun CanSino sudah selesaikan uji klinis tahap akhir di Kanada, China, dan Arab Saudi dan beberapa negara lain sudah memberikan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA).

Sebelumnya pemerintah mengklaim akan melakukan vaksinasi pada November 2020 mendatang. Pemerintah mengaku vaksin yang dibeli Indonesia dari beberapa negara akan datang bulan depan, meliputi Cansino, G42 atau Sinopharm, dan Sinovac.

(khr/pris)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK