Dokter Penyakit Dalam Minta Negara Tak Tergesa soal Vaksin

CNN Indonesia | Kamis, 22/10/2020 04:50 WIB
Pemerintah diminta memastikan kelayakan dan keamanan vaksin, serta efek samping yang berat dan serius bagi para pasien. Ilustrasi vaksin corona. (AP/Ng Han Guan)
Jakarta, CNN Indonesia --

Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (Papdi) mengimbau program vaksinasi tidak dilakukan dengan terburu-buru hanya demi mengejar target pelandaian kasus positif.

Papdi menilai perlu ada upaya serius dalam memastikan kelayakan dan keamanan vaksin. Keamanan yang dimaksud seperti tidak adanya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) atau efek samping yang berat dan serius.

"Kalau mengembangkan vaksin berarti ada tahapannya, idealnya vaksin itu sampai aman bisa digunakan bahkan sampai lima tahun penelitian fase I-III sampai post marketing surveillance sehingga kami yakin itu aman," kata Ketua Umum Papdi Sally A Nasution saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (21/10).


Selain keamanan, Sally juga meminta pemerintah memperhatikan efektivitas vaksin. Menurutnya, vaksin yang mengeluarkan biaya tak sedikit harus benar-benar diketahui fungsi pemakaiannya. Hal itu menurutnya harus dipertegas pemerintah agar masyarakat yakin.

Sally mengaku mendapat banyak pertanyaan dari masyarakat luas, pasien, hingga teman sejawat yang mengkhawatirkan tingkat efektivitas vaksin dalam melawan virus corona.

Selain itu, pertanyaan Papdi merespons rencana pemerintah yang mengklaim akan melakukan vaksinasi tak lama lagi. Pemerintah mengaku vaksin yang dibeli Indonesia dari beberapa negara akan datang bulan depan, meliputi Cansino, G42 atau Sinopharm, dan Sinovac.

"Dari masyarakat, dari kalangan dokter mempertanyakan itu. Karena dokter sebagai target utama vaksinasi, dan nantinya memberikan vaksin, jadi kami punya dua tanggung jawab," jelasnya.

Sally mengaku pihaknya bakal terus mengawal bagaimana proses klinis dari pengadaan vaksin, dari mulai hasil uji klinis fase tiga untuk melihat efek samping.

Merespons potensi keputusan BPOM dalam mengeluarkan izin darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) terhadap ketiga produk vaksin yang akan dilakukan di tanah air. Sally pun mengaku BPOM pernah mengeluarkan EUA sebuah jenis obat kepadanya.

Namun demikian, menurutnya obat berbeda dengan vaksin, utamanya sebuah vaksin yang baru dikembangkan untuk menangkal sebuah virus jenis baru.

"EUA itu temporer dia ada waktunya sampai ada obat yang terbukti lebih paten untuk terapi. Nah, kalau untuk vaksin kami kemarin diskusikan apakah aman karena ini sesuatu yang baru, kalau obat agak beda, itu obat lama kita tahu efikasinya," ungkapnya.

Kendati demikian, Sally mengaku tetap mengapresiasi upaya pemerintah yang telah berusaha menghadirkan vaksin sebagai salah satu cara mengentaskan negara dari pandemi ini. Menurutnya, pemerintah telah melakukan selangkah lebih baik dalam memperjuangkan pengadaan vaksin yang juga tengah menjadi rebutan bangsa lain.

"Kami sangat menghargai pemerintah yang sudah mencari, sampai import vaksin supaya tidak ketinggalan," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah mengungkapkan rencananya untuk melakukan vaksinasi vaksin Covid-19 pada November 2020. Rencana itu muncul setelah pemerintah mendatangkan sejumlah vaksin dari perusahaan asing, seperti Cansino, G42 atau Sinopharm, dan Sinovac.

Rinciannya, Cansino menyanggupi 100 ribu vaksin (single dose) pada November 2020 dan sekitar 15-20 juta untuk 2021. Kemudian, Sinopharm menyanggupi 15 juta dosis vaksin (dual dose) tahun ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5 juta dosis mulai datang pada November 2020. Sementara itu, Sinovac menyanggupi 3 juta dosis vaksin hingga akhir Desember 2020.

Saat ini, vaksin dari ketiga perusahaan tersebut sudah masuk pada tahap akhir uji klinis fase ke-3. Detailnya, Cansino melakukan uji klinis tahap ke-3 di China, Arab Saudi, Rusia, dan Pakistan. Lalu, Sinopharm melakukan uji klinis tahap ke-3 di China, Uni Emirat Arab (UEA), Peru, Maroko dan Argentina. Sementara itu, Sinovac melakukan uji klinis tahap ke-3 di China, Indonesia, Brazil, Turki, Bangladesh, dan Chile.

(khr/ain)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK