Jokowi Minta MUI, NU, Muhammadiyah Dilibatkan Vaksinasi Covid

CNN Indonesia | Senin, 26/10/2020 15:18 WIB
Presiden Jokowi meminta MUI, NU, Muhammadiyah dan ormas keagamaan lainnya dilibatkan untuk menyosialisasikan vaksin Covid-19 di Indonesia. Presiden Joko Widodo meminta MUI, NU, Muhammadiyah dan ormas keagamaan lainnya dilibatkan untuk menyosialisasikan vaksin Covid-19 di Indonesia. (Kris - Biro Setpres)
Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Joko Widodo meminta para menteri dan jajarannya melibatkan sejumlah ormas keagamaan dalam rangka vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

"Juga agar kita libatkan dari awal organisasi keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dan organisasi ormas lainnya," kata Jokowi saat membuka Rapat Terbatas Rencana Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi melalui live streaming, Senin (26/10).

Pelibatan organisasi keagamaan ini, kata Jokowi, bertujuan untuk menjelaskan kepada publik terkait vaksin. Dengan begitu, masyarakat diharapkan lebih yakin menerima vaksin Covid-19.


"Terutama dalam menjelaskan soal manfaat vaksin dan meyakinkan kepada umat mengenai kehalalan dari vaksin ini," kata Jokowi.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga memastikan MUI terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19 sejak awal. Mulai dari perencanaan, pengadaan vaksin, pertimbangan kehalalan vaksin, audit di pabrik vaksin termasuk kunjungan ke fasilitas vaksin di China.

MUI juga diminta ikut menyosialisasikan vaksinasi tersebut. Ma'ruf pun meminta umat Islam tak perlu khawatir soal kesesuaian syariat Islam dalam berbagai protokol penanganan Covid-19.

"Untuk vaksin, saya sudah minta (MUI) dilibatkan," kata Ma'ruf dalam dialog dengan Juru Bicara #SatgasCovid-19 Reisa Broto Asmoro, Jumat (16/10) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Wapres RI Ma’ruf Amin di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (29/1).Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga telah meminta MUI terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19. (CNN Indonesia/Ramadhan Rizki Saputra)

Ma'ruf memastikan vaksin yang beredar nantinya sudah melalui sertifikasi halal oleh MUI. Jika yang terjadi sebaliknya, kata Ma'ruf, MUI bisa saja mengeluarkan kebijakan sendiri.

"Tetapi kalau tidak halal, namun tidak ada solusi selain vaksin tersebut, maka dalam situasi darurat bisa digunakan dengan penetapan yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia," jelas dia.

Sementara itu, Tim Inspektur Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah melakukan inspeksi ke China pada Kamis (15/10). Hal itu untuk memastikan kualitas vaksin Covid-19 yang akan dibeli oleh pemerintah Indonesia.

Direktur Registrasi Obat BPOM Lucia Rizka Andalusia mengatakan tim Inspektur Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) BPOM telah berangkat ke China untuk melakukan inspeksi terhadap tiga sarana produksi di negara tersebut yakni Sinovac, Sinofam, dan Kansino.

Melalui inspeksi tersebut, BPOM melakukan pengamatan langsung terhadap kepatuhan industri dan memproduksi vaksin sesuai dengan persyaratan.

"Serangkaian kegiatan inspeksi tersebut ditujukan untuk mempercepat akses vaksin yang aman, berkhasiat dan bermutu di Indonesia. Kami akan dapat memastikan mutu vaksin sebelum produk itu boleh beredar di masyarakat," kata Lucia, Kamis (15/10).

(ctr/pmg)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK