Melihat Megawati Muda di Tengah Sindiran Sumbangsih Milenial

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menjadi sorotan publik usai mempertanyakan sumbangsih generasi milenial terhadap negara selain melakukan demonstrasi.

Pernyataan itu ia lontarkan usai terjadi gelombang demonstrasi menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di sejumlah wilayah Indonesia. Ia pun mengungkapkan telah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo agar tidak memanjakan milenial.

"Apa sumbangsihnya generasi milenial yang sudah tahu teknologi seperti kita bisa viral tanpa harus bertatap langsung, apa sumbangsih kalian terhadap bangsa dan negara ini? Masa hanya demo saja," katanya dalam acara peresmian kantor DPP PDIP secara virtual, Rabu (28/10), bertepatan dengan peringatan hari Sumpah Pemuda.

CNNIndonesia.com berusaha merangkum kehidupan masa muda mantan Presiden RI ke-5 tersebut. Megawati lahir di Yogyakarta pada 23 Januari 1947, 73 tahun silam. Ia merupakan putri sulung Presiden Sukarno.

Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Mega menghabiskan kehidupan masa kecil hingga remaja di Istana Negara. Sejak masa kanak-kanak, dia menyukai olah raga sepak bola dan kerap bermain dengan saudaranya, Guntur Soekarnoputra.

Selain itu, Mega juga memiliki hobi menari dan acap kali tampil saat tamu negara berkunjung. Disebutkan bahwa Sukarno-lah yang meminta putrinya itu belajar menari.

Dalam bidang pendidikan, Mega menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Perguruan Cikini, Jakarta Pusat. Ketika SMA, Mega pernah menjadi pembawa baki bendera pusaka saat peringatan detik-detik Proklamasi tahun 1964. Ketika itu, Presiden Soekarno, ayahnya, memindahkan bendera Merah Putih ke baki yang dibawa putrinya tersebut.

Mega juga sempat menempuh bangku perkuliahan di Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran (1965-1967) dan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (1970-1972). Hanya saja, ia tidak pernah menamatkan pendidikannya di kedua universitas tersebut.

Meskipun begitu, sejauh ini ia sudah mendapatkan sembilan gelar doktor honoris causa dari berbagai universitas.

Dyah Permata Megawati Soekarno Putri, nama lengkapnya, diketahui juga aktif di organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Mega mengingkari kesepakatan keluarganya untuk tidak terjun ke dunia politik.

Meski dinilai tak piawai dalam politik, kenyataannya Mega dapat tampil menjadi primadona dalam kampanye PDI di era Orde Baru. Menjadi juru kampanye nasional, PDI meraup 40 kursi DPR pada Pemilu 1987. Angka itu melonjak dari perolehan 24 kursi pada Pemilu 1982. 

Presiden Sukarno bersama Megawati, Guntur, dan Fatmawati. (Dok. AFP)

Saat usianya 40 tahun, Mega terpilih menjadi anggota DPR/MPR pada 1987, satu tahun usai dirinya terpilih menjadi Ketua DPC PDI Jakarta Pusat.

Silent operation. Begitulah sebutan bagi politik Mega yang jarang sekali bersuara. Pada 1993, di usia 46, Mega terpilih menjadi Ketua Umum DPP PDI. Sontak peristiwa tersebut mengagetkan pemerintah kala itu. Kekhawatiran atas bangkitnya trah Soekarno menjadi alasan.

Sementara satu tahun sebelumnya, Kongres PDI di Medan, Sumatera Utara 1992 tak menghasilkan apa-apa. Saat itu PDI dipimpin oleh Soerjadi.

Berdasarkan artikel Memahami Megawati Soekarnoputri yang terbit di Kompas, kisruh mewarnai kongres di Medan. Dugaannya adalah campur tangan rezim Orde Baru dengan membentuk kelompok penentang di internal PDI. Lalu, kelompok ini membuat kericuhan di Kongres.

Atas dasar itu, pada 1993 digelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya, Jawa Timur. Itu pun, pemerintah tetap berupaya campur tangan dengan membentuk tim caretaker yang disebut berperan menuntaskan proses di kongres.

Di akhir KLB ini, Mega menyatakan diri secara de facto menjadi Ketua Umum PDI. Usai KLB di Surabaya, digelar Musyawarah Nasional (Munas) PDI di Kemang, Jakarta Selatan. Namun, juga tak menghasilkan apa-apa.

Sejarah PDI tak bisa dilepaskan dari peristiwa 27 Juli 1996 atau kerap dikenal 'kudatuli'. Berlatar belakang dualisme pimpinan partai dan intervensi penguasa membuat tragedi terjadi.

Sejumlah fungsionaris DPP PDI yang condong kepada pemerintah atau penguasa berupaya menggelar Kongres pada 22 Juni 1996. Hanya saja tak lama kemudian, kepengurusan Mega membebastugaskan mereka.

Hasil dari kongres yang berlangsung di Medan itu adalah penunjukan Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI dan Buttu Reinhart Hutapea sebagai Sekjen PDI. Pemerintah melegalkan kepengurusan ini. 

Menindaklanjuti hal tersebut, sejumlah aksi dan mimbar bebas dilangsungkan di kantor PDI Jakarta Pusat. Aparat kepolisian menilai kegiatan tersebut mengganggu ketertiban umum. Namun kegiatan terus berlangsung.

Kerusuhan 27 Juli 1996 alias Kudatuli di Kantor PDI, Menteng, Jakarta Pusat. (AFP PHOTO/JOHN MACDOUGALL)

Hingga kemudian pada 27 Juli 1996, massa yang mengaku pendukung Soerjadi menyerang dan berusaha menguasai kantor DPP PDI. Sejumlah korban berjatuhan. Baik korban tewas maupun luka-luka.

Momentum politik lainnya bagi Mega adalah ketika lengsernya Soeharto pada 1998. Mega lantas mendirikan partai PDI Perjuangan (PDIP) untuk bertarung di Pemilu 1999. Sosok Mega yang begitu kuat membuat PDIP memenangkan pemilu dengan perolehan 33,74 persen suara.

Hanya saja kemenangan itu tak lantas menjadikannya sebagai Presiden. Saat itu memilih Presiden masih menjadi kewenangan MPR. Hasil pemilu 1999 menempatkan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi presiden menggantikan BJ Habibie.

Pada 2001, Mega menciptakan sejarah sebagai perempuan pertama yang menjadi Presiden RI. Ia menggantikan Gus Dur yang dilengserkan lewat Sidang Istimewa MPR.

Pemilu 2004 dan 2009, Mega mendaftarkan diri kembali sebagai calon presiden. Namun ia kalah dua kali oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Meskipun begitu, PDIP berhasil dibawanya menjadi partai besar hingga saat ini.

Mega, di sisi lain, masih menempati daftar teratas sebagai ketua umum partai politik terlama sepanjang sejarah Indonesia.