Satgas Covid-19: Prinsip Utama Vaksin Aman dan Efektif

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional menegaskan bahwa vaksin Covid-19 dibuat dengan berlandaskan pada prinsip utama yakni aman dan efektif. Oleh karena itu, selama proses pembuatan, masyarakat diharapkan bersabar menunggu.

Koodinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito menyebutkan bahwa pembuatan vaksin membutuhkan waktu, mulai untuk pengujian klinis hingga tahap persetujuan. Tujuannya yakni untuk memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat yang akan menerima vaksin.

Saat ini, ujarnya, virus Sars-Cov2 sedang diteliti oleh para ilmuwan. Para ilmuwan juga menemukan strain virus yang baru dan belum diteliti sebelumnya. Oleh karena itu, lanjutnya, vaksin akan tergantung karakteristik virus.

"Prinsip utama produksi vaksin sesuai arahan Presiden Joko Widodo, di antaranya memastikan pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi betul-betul aman dan efektif melalui dan mengikuti kaidah-kaidah ilmiah berdasarkan data sains dan standar kesehatan," ungkap Wiku dilansir dari laman resmi #SatgasCovid19, Jumat (13/11).

Wiku menambahkan, pengembangan vaksin harus melalui beberapa tahap. Pertama-tama dimulai dari tahapan eksplorasi, tahapan preklinis, pengembangan klinis fase 1 yang diujicobakan kepada sekelompok kecil orang.

Pengembangan klinis fase 2 diujicobakan pada karakteristik masyarakat tertentu seperti umur dan kondisi kesehatan sesuai sasaran vaksin. Pengembangan klinis fase 3 diujicobakan kepada orang dengan jumlah banyak demi menjamin efektivitas dan keamanan.

Setelah selesai uji klinis fase 3, tahapan selanjutnya yakni review dan proses persetujuan. Kemudian, tahapan dilanjutkan dengan manufaktur atau produksi secara massal. Terakhir, baru lah kontrol kualitas atau evaluasi.

Ilustrasi vaksin. (Foto: iStockphoto/Roop_Dey)

Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (POM) sebagai regulator obat nasional memiliki kewenangan dan akan mengawal produksi obat maupun vaksin baik di dalam negeri dan dari luar negeri.

"Di masa kedaruratan kesehatan masyarakat seperti saat ini, peran Badan POM sangat strategis untuk menjaga serta mengakselerasi proses pengembangan vaksin sampai pada tahap evaluasi, registrasi dan pengawasan dengan tetap mengawasi bermutu, aman dan efektif," ujar Wiku.


Menurut peraturan Badan POM No. 27/2020 tentang Kriteria dan Tatalaksana Registrasi Obat, bahwa emergency use authentication (EUA) dapat diberikan untuk vaksin Covid-19 dengan syarat digunakan dan didistribusikan secara terbatas dengan peninjauan rutin terus menerus.

Pelaksanaan vaksinasi dilakukan bertahap dan mendahulukan kelompok prioritas dengan pertimbangan risiko kesehatan lebih tinggi. Ke depannya, ujar Wiku, pemerintah akan membuat dua skema vaksinasi bersubsidi dan mandiri.

Pemerintah akan mempersiapkan dengan cermat aturan dan kalkulasi biaya pelaksanaan vaksinasi secara mandiri, sehingga harga terjangkau dan dapat diakses masyarakat secara luas.

Pemerintah akan menginformasikan secara komprehensif kepada publik mengenai manfaat vaksin dan peta jalan pelaksanaan vaksinasi untuk meminimalisir disinformasi dan penyebaran berita hoaks. Pemerintah juga akan melibatkan kerjasama lintas sektor seperti organisasi keagamaan untuk mengawal produksi vaksin khususnya terkait isu kehalalan vaksin.

Selain itu, pemerintah juga akan mempersiapkan lini masa pelaksanaan vaksinasi dengan memperhatikan infrastruktur pendukung, jalur distribusi, dan interval pemberian vaksin yang akan digunakan per wilayah. Lalu, melakukan pelatihan dan simulasi kepada tenaga kesehatan, tenaga keamanan dan relawan yang terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi.

"Kami himbau kepada masyarakat, disamping vaksin, adaptasi perilaku bersih dan sehat seperti menerapkan protokol kesehatan yang diikuti olahraga yang cukup, makan makanan bergizi secara seimbang, serta tidak lupa menjaga kesehatan mental dengan meminimalisir sumber stres dengan cara beribadah," ujarnya.