Muhammadiyah Minta Polri Tegas Terkait Kerumunan Massa

CNN Indonesia
Minggu, 15 Nov 2020 09:06 WIB
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti meminta Polri tegas menindak pelanggar protokol kesehatan dalam kerumunan massa. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti meminta Polri tegas menindak pelanggar protokol kesehatan dalam kerumunan massa. (ANTARA FOTO/Yusran Uccang).
Jakarta, CNN Indonesia --

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti meminta Polri menindak dengan tegas pihak-pihak yang melanggar protokol kesehatan dengan menggelar pertemuan atau kerumunan massa di tengah pandemi virus corona atau covid-19. 

Menurutnya, Polri harus menindak tegas karena penegakan soal larangan berkerumun tidak bisa dilakukan hanya dalam bentuk imbauan.

"Kalau menghimbau itu pekerjaan ormas. Semestinya aparatur keamanan bisa lebih proaktif, misalnya mengadakan musyawarah dan penjelasan aturan dengan segala konsekuensinya," ungkap Mu'ti dalam cuitan di akun Twitter pribadinya @Abe_mukti dikutip CNNIndonesia.com, Minggu (15/11). 

Tindakan tegas ini, menurutnya, harus dilakukan secara adil tanpa pandang bulu, baik kepada kelompok hingga rakyat kecil. Sebab, akan memberi dampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dalam menjalankan protokol kesehatan nasional. 

"Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kesungguhan pemerintah dalam penanganan dan penanggulangan covid-19, jajaran pemerintah harus lebih tegas dan adil kepada semua pihak, jangan hanya kasar kepada rakyat kecil. Sekali lagi, semoga hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas," katanya. 

Di sisi lain, ia juga melihat bahwa tindakan tegas juga harus dilakukan pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Pasalnya, kerumunan massa pendukung turut mengkhawatirkan. 

Selain itu, menurut catatannya, sudah banyak calon kepala daerah yang justru terjangkit covid-19. Ia tidak ingin kampanye-kampanye ini justru melahirkan klaster-klaster covid-19 baru di dalam negeri. 

"Pemerintah perlu mengevaluasi kampanye pilkada yang melanggar aturan dan banyaknya calon yang positif covid-19. Jangan sampai terjadi klaster politik dan klaster keagamaan," tuturnya. 

Sebelumnya, sejumlah acara ormas Front Pembela Islam (FPI) yang dipimpin Rizieq Shihab sempat menjadi sorotan publik. Sebab, acara itu memunculkan kerumunan massa. 

Kendati melanggar aturan kerumunan di tengah pandemi, pemerintah baik Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sampai aparat keamanan tidak melarang ataupun memberikan tindakan tegas bagi pihak Rizieq.

CNNIndonesia.com juga sudah menghubungi pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga Satgas Covid-19 DKI, namun hingga berita ini diturunkan belum ada respons.

(uli/bir)

[Gambas:Video CNN]
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

TERPOPULER