Geram Dokter Tirta ke Pemerintah soal Kerumunan di DKI

CNN Indonesia | Senin, 16/11/2020 08:15 WIB
Relawan peduli covid-19, dokter Tirta mengungkapkan kegeramannya atas sikap diam pemerintah pada kerumunan di acara Rizieq Shihab. Dokter Tirta geram atas sikap diam pemerintah pada kerumunan yang muncul di acara Imam Besar FPI Rizieq Shihab. (Foto: Screenshot via instgram dr.tirta)
Jakarta, CNN Indonesia --

Kerumunan yang muncul di acara Maulid Nabi dan pernikahan putri pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab membuat banyak pihak geram, termasuk relawan peduli pencegahan covid-19, dokter Tirta.

Bersama dengan warga internet lainnya, Tirta membuat seruan #IndonesiaTerserah kembali ramai digemakan di media sosial.

Gerakan ini pertama muncul di awal pandemi sebagai wujud protes tenaga kesehatan akan masyarakat yang tidak tertib akan protokol kesehatan.


Namun kali ini, protes tersebut ia tujukan kepada pemerintah, baik Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Alih-alih melarang acara yang memunculkan ribuan orang tanpa menjaga jarak itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) malah menyumbang ribuan masker kepada warga yang datang ke acara tersebut.

"Kami rakyat Indonesia yang berkorban karena pandemi kecewa karena pembuat kebijakan @BNPB_Indonesia bagi masker ke tamu undangan daripada pengungsi merapi. Ke mana kalian pembuat kebijakan? Ga sedih atas kematian nakes hah?," katanya melalui cuitan pada akun @tirtha_hudhi, Sabtu (14/11).

Melalui akun Instagram, Tirta juga mempertanyakan manfaat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi jika tokoh seperti Rizieq bisa menggelar acara dengan ribuan massa tanpa halangan.

"Saya tidak menyoroti pernikahannya ... warga berhak ajukan izin, Pak Rizieq Shihab berhak ajukan izin. Tapi di sini yang dipertanyakan adalah konsistensi Satgas Covid DKI, Satgas Covid nasional, konsistensi Gubernur DKI, Konsistensi BNPB," ucapnya.

"Jika memang ada kerumunan dan kalian memaksa ada razia masker, jangan tebang pilih, buka semuanya. Ngapain ada PSBB transisi jika ada seorang tokoh publik dengan massa yang banyak kalian takut," lanjutnya.

Pandangan Tirta ini berkaca pada sikap pemerintah yang bergeming sejak kedatangan Rizieq yang memunculkan ribuan massa di Bandara Soekarno Hatta dan markas FPI, Petamburan, Jakarta Pusat, sampai ke acara yang digelar akhir pekan kemarin.

Bukannya menindak sebelum acara digelar, Pemprov DKI hanya menjatuhkan denda sebesar Rp50 juta yang langsung dilunasi Rizieq seusai acara.

Tak lama Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengancam bakal menjatuhkan denda dua kali lipat jika Rizieq kembali melanggar protokol kesehatan.

Melalui media sosial, FPI mengklaim sudah menerapkan protokol kesehatan saat acara. Undangan diminta menggunakan masker, mencuci tangan, melewati bilik desinfektan, dan diukur suhunya.

Namun dari pantauan CNNIndonesia.com kemarin, banyak tamu terlihat tak memakai masker atau hanya memakai masker di dagu ketika sudah masuk ke lokasi acara. Jaga jarak juga sama sekali tak diterapkan.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo sebelumnya mengatakan bahwa pemberian masker dan hand sanitizer bukan merupakan suatu bentuk dukungan digelarnya kegiatan di Petamburan, Jakarta Barat pada Sabtu (14/11) malam.

Adapun pemberian masker tersebut menjadi langkah terakhir setelah sebelumnya dinilai bahwa kegiatan di Petamburan tidak dapat dicegah, meskipun Pemerintah Pusat telah memberikan himbauan melalui Pemerintah Daerah kepada seluruh pihak terkait larangan digelarnya aktivitas yang menimbulkan kerumunan, demi memutus penyebaran Covid-19

Sehingga, langkah pemberian masker juga semata-mata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat agar tidak terpapar Covid-19.

"Sehingga jalan terakhir adalah memberikan masker. Semata-mata adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat," ungkap Doni keterangannya, Minggu (15/11).

"Pemberian masker ini bukanlah merupakan bagian dari upaya mendukung acara. Dari awal kami selalu berkoordinasi dengan Pemerintah DKI Jakarta, baik kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta maupun Gubernur DKI Jakarta,, serta para pejabat dinas-dinas terkait di DKI Jakarta," imbuhnya.

Doni mengakui bahwa apa yang telah dilakukan demi menegakkan perlindungan kepada masyarakat dari penularan Covid-19 sempat menuai pro dan kontra. Untuk itu Doni meminta maaf kepada seluruh pihak dan berharap fungsi peran serta tujuan yang telah dilakukan dapat dipahami serta menjadi komitmen bersama dalam memutus rantai penyebaran Covid-19.

(psp/pris)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK