Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) X di Hotel Sultan, Jakarta pada 25-27 November 2020. Forum pengambilan keputusan tertinggi MUI itu memiliki agenda strategis untuk memilih ketua umum masa bakti 2020-2025.
Saat ini tampuk pimpinan MUI masih dipegang oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ia berstatus nonaktif karena saat ini juga menjabat sebagai wakil presiden periode 2019-2024.
Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai posisi ketua umum MUI sangat strategis bagi kehidupan berbangsa. Terlebih, MUI merupakan wadah berkumpulnya para ulama dan tokoh-tokoh Islam di Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Posisi ketum ini seksi dan strategis untuk bisa memberikan satu rasa aman dalam narasi keagamaan yang tak menimbulkan keriuhan dan kegaduhan ke depannya," kata Adi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (24/11).
Pada titik ini, Adi menilai Munas MUI esok bisa menjadi momentum untuk menjadikan Indonesia sebagai kiblat Islam moderat terbesar di dunia.
Islam moderat, kata dia, diwujudkan oleh pemahaman agama yang berlandaskan rahmatan lil alamin. Karena itu, posisi letum MUI nantinya harus berasal dari kalangan Islam moderat dan bisa diterima oleh semua pihak.
"Ini bisa jadi momentum, pemimpin yang enggak mengkotak-kotakkan seseorang karena berbeda mahzab. Makanya ketum MUI ke depan adalah antitesa dari wajah kelompok Islam tertentu yang suka menyerang, mengkafirkan seseorang," kata Adi.
Adi mengatakan ketum MUI berikutnya harus bisa mengayomi semua kelompok meskipun berbeda mahzab. Menurutnya, pengganti Ma'aruf Amin harus menampilkan wajah yang berbeda dari kelompok-kelompok Islam intoleran yang mulai tumbuh di Indonesia saat ini
Adi menyebtu ketum MUI juga harus mampu melawan intoleransi dan politik identitas yang mulai mengental di Indonesia. Kondisi tersebut bakal menjadi tantangan terbesar bagi MUI ke depannya.
Lembaga Imparsial mencatat selama 2019terdapat 31 kasus intoleransi atau pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.
Di posisi ini, Adi menilai ketum MUI memiliki tugas strategis menjadi 'lawan tanding' untuk meredam kelompok-kelompok intoleran yang kerap menggunakan isu agama untuk meraih kepentingan tertentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Masa jabatan kepengurusan MUI yang berakhir pada 2025 mendatang menjadi tantangan lain. MUI bakal menghadapi tahun politik pada Pemilu 2024. Adi memprediksi politik identitas semakin meluas pada tahun tersebut.
"Karena itu Ketum MUI tugas utamanya adalah menjadi lawan tanding dan head to head, berani melawan kelompok intoleran. Jangan lagi MUI berdiam diri melihat kondisi saat ini," kata Adi.
Beberapa nama ulama tersohor Indonesia masuk dalam bursa calon ketum MUI masa bakti 2020-2025 mendatang. Dari ulama berlatar belakang NU terdapat nama Miftachul Akhyar hingga Nasaruddin Umar.
Sementara dari kalangan Muhammadiyah terdapat nama Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi dan Sekjen MUI Anwar Abbas.
(rzr/fra)