Rincian Bantuan untuk Tenaga Pendidik di Masa Pandemi

Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN turut menyalurkan bantuan untuk sektor pendidikan nasional. Bantuan tersebut dikhususkan untuk para guru dan dosen non-PNS atau honorer yang terdampak pandemi Covid-19.

Dua kementerian yang menaungi pendidikan di Indonesia yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) telah mengalokasikan sejumlah anggaran untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar, termasuk guna menyediakan program bantuan subsidi upah bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS dan bantuan subsidi kuota internet.

Kemendikbud mengalokasikan dana sebesar Rp3,6 triliun untuk program BSU, dengan sasaran lebih dari 2 juta pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS di seluruh Indonesia. Setiap pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS penerima program bantuan subsidi upah memperoleh dana Rp1,8 juta.

Kemendikbud juga menyiapkan anggaran Rp5,5 triliun untuk bantuan kuota data internet bagi pendidik dan peserta didik di seluruh Indonesia. Bantuan kuota data internet sejumlah 100 GB yang dialokasikan 50 GB setiap bulannya yang bisa dimanfaatkan oleh setiap sektor pendidikan, baik negeri maupun swasta.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan sebanyak 35,5 juta pendidik dan peserta didik di seluruh Indonesia telah menerima manfaat ini sejak peluncuran program pada September 2020.

"Pada momen Hari Guru Nasional ini, saya berharap program-program tersebut dapat membuat guru, sekolah, orang tua, dan murid, sadar bahwa pemerintah hadir di tengah masa sulit ini," ujar Nadiem dikutip melalui laman resmi #SatgasCovid19, Kamis (26/11).

Nadiem menyampaikan bahwa di masa pandemi ini, pemerintah harus hadir di masyarakat yang mengalami krisis kesehatan, ekonomi serta pembelajaran. "Kami mulai bergerak melalui efisiensi di dalam Kemendikbud dan memperjuangkan alokasi anggaran," ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Agama mengalokasikan dana Rp5,79 tiriliun untuk mendukung pembelajaran jarak jauh dan membantu sektor pendidikan keagamaan yang terdampak oleh Covid-19.

"Kami manfaatkan dengan rincian subsidi pembelajaran jarak jauh untuk madrasah, subsidi kuota internet untuk mahasiswa, serta bantuan operasional untuk pendidikan keagamaan Islam dan pondok pesantren," kata Menteri Agama Fachrul Razi.

Dia melanjutkan, bantuan tersebut juga akan menyasar madrasah diniyah takmiliyah dan lembaga pendidikan Alquran, serta bantuan untuk guru raudhatul athfal(RA) atau madarasah dan guru pendidikan agama Islam.

Kemenag juga mendapatkan alokasi anggaran bantuan subsidi upah senilai Rp1,15 triliun yang akan disalurkan kepada 637.408 orang pendidik yang terdiri dari guru non-PNS RA/madrasah, guru non-PNS pendidikan agama Islam, guru non-PNS pendidikan agama Katolik, guru non-PNS pendidikan agama Buddha dan guru non-PNS pendidikan agama Konghucu.

Sementara itu, bantuan subsidi upah untuk dosen PTKI, ustadz pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan mu'adalah dan ma'had aly, tenaga kependidikan RA/madrasah, tenaga kependidikan PTKI, guru pendidikan keagamaan Kristen dan kuru pendidikan keagamaan Hindu sedang menunggu persetujuan.

Bantuan subsidi upah yang diberikan berjumlah Rp1,8 juta per penerima manfaat yang akan diberikan dalam satu kali pencairan mulai awal Desember 2020.

Adapun, anggaran PEN bantuan internet siswa, mahasiswa, dan guru untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada Kementerian Agama telah dialokasikan senilai total Rp1,16 triliun.

Jika dirincikan, sebanyak Rp1,15 triliun bagi 9,9 juta siswa madrasah dan 1,1 juta mahasiswa pendidikan agama Islam, Rp3 miliar untuk 200 perguruan tinggi keagamaan Kristen swasta, Rp316 juta untuk 1.442 mahasiswa dan 139 dosen pendidikan agama Buddha, serta Rp1,6 miliar untuk pendidikan agama Hindu.

Bantuan tersebut, ujar Fachrul, akan dibagikan sesuai dengan kebutuhan ke seluruh tingkat pendidikan.

"Injeksi kuota data akan dilakukan pada akhir November sampai dengan awal Desember 2020, sedangkan bantuan internet siswa akan mulai dicairkan pada awal Desember 2020," paparnya.