Waketum Soal MUI Kritis: Apa Gunanya Jabatan Kalau Tak Bisa?

Wakil Ketua Umum MUI periode 2020-2025 Anwar Abbas menjawab kritik sekaligus harapan sejumlah pihak yang meminta lembaganya tetap kritis usai rotasi besar-besaran kepengurusan hasil Munas X.

Harapan agar MUI tetap kritis di bawah kepengurusan baru salah satunya diungkapkan Mantan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI, Tengku Zulkarnain lewat akun Twitternya. 

"Beranikah saya dengan teman-teman saya yang ada dalam kepengurusan MUI periode 2020-2025 ini untuk mengingatkan pemerintah bila pemerintah itu salah?" cetusnya, lewat pesan tertulis kepada CNNIndonesia.com, Jumat (27/11) malam.

"Bila saya dan teman-teman saya tidak sanggup dan tidak berani melakukannya, maka pertanyaannya untuk apa saya harus ada di MUI? Sementara umur saya sekarang ini sudah mendekati 66 tahun dimana saya harus mempersiapkan diri saya untuk menghadap-Nya" imbuh dia.

Anwar menyatakan jabatan tak ada gunanya jika tak berani melakukan sesuatu yang bermakna bagi banyak orang atau negara.

"Jabatan itu adalah amanah dan kalau saya tidak bisa melaksanakannya, berarti saya menggali lobang kejatuhan saya sendiri di mata Allah SWT," tuturnya.

"Kalau saya tidak bisa dan tidak berani melakukannya serta tidak bisa berbuat sesuatu yang berarti dan bermakna bagi banyak orang, yaitu bagi umat dan bagi bangsa serta bagi negara ini, maka jabatan yang saya emban sekarang ini menurut saya tidak ada guna dan artinya sama sekali," urai dia.

Soal bisa atau tidak melaksanakannya, Anwar, yang juga merupakan salah satu Ketua PP Muhammadiyah, mengakui itu tidak mudah karena ada 39 orang yang ada di dalam kepengurusan tersebut dengan pemikiran yang berbeda-beda.

"Kalau tugas suci dan mulia itu tidak bisa saya lakukan, untuk apa gunanya jabatan dan kedudukan tersebut saya emban terus? karena itu pasti hanya akan membuat saya semakin menderita dan sengsara tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat sana dan saya tidak mau itu terjadi," tutupnya.

Diketahui, kepengurusan baru MUI hasil Munas X mendepak sejumlah pihak yang berafiliasi dengan ormas Islam oposisi pemerintah, terutama Persaudaraan Alumni (PA) 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U), hingga Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Mereka di antaranya ialah Din Syamsuddin, Yusuf Martak, Bachtiar Nasir, dan Tengku Zulkarnain.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai dominasi dan kekuatan Ma'ruf Amin di MUI sangat kentara. Dia menduga dugaan kuat ada campur tangan pemerintah di payung besar para ulama tersebut.

"Bisa dikatakan ada semacam campur tangan karena Ma'ruf Amin kan wapres. Tentu pemerintah ingin majelis ulama dalam kendali. Sehingga kekritisannya akan hilang dan bisa dikendalikan," ujar Ujang kepada CNNIndonesia.com, Jumat (27/11).