Survei SMRC Sebut Mayoritas Warga Ikut Pilkada 9 Desember

Direktur Riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Deni Irvani mengatakan mayoritas warga antusias mengikuti Pilkada Serentak pada 9 Desember nanti.

Temuan itu disampaikan Deni Irvani saat mempresentasikan temuan survei nasional SMRC bertajuk 'Kesiapan Warga Mengikuti Pilkada di Masa Covid-19' secara daring pada Minggu (6/12).

Survei nasional ini juga menunjukkan tingginya tingkat kesadaran (awareness) warga tentang rencana penyelenggaraan pilkada 2020. Di tingkat nasional disebut sekitar 79 persen warga tahu akan diselenggarakan pilkada di sekitar 270 kabupaten/kota dan provinsi pada 9 Desember.

Sementara itu sekitar 91 persen dari warga yang tinggal di daerah pilkada tahu bahwa di daerahnya akan dilaksanakan pilkada tahun ini.

Dari yang tahu, sekitar 92 persen responden atau 83 persen dari populasi di 270 wilayah kab/kota dan provinsi mengaku akan ikut memilih. Sementara yang menyatakan tidak akan ikut memilih berjumlah 8 persen.

Namun demikian, survei nasional SMRC melihat tingkat partisipasi warga yang benar-benar datang ke TPS pada hari H akan lebih rendah dibandingkan pilkada lima tahun lalu, terutama jika protokol kesehatan tidak diterapkan secara ketat.

Menurut Deni, kekhawatiran tertular Covid-19 itu dinyatakan baik oleh mayoritas warga yang tinggal di daerah pilkada ataupun tidak tinggal di daerah pilkada.

"Persentase warga yang khawatir dengan penularan Covid di daerah pilkada berjumlah 75 persen, hampir sama dengan warga yang daerahnya tidak ada pilkada yang mencapai 79 persen," tambah Deni.

Warga pada umumnya merasa khawatir tertular Covid-19 yang diperkuat dengan hasil survei bahwa warga umumnya kurang peduli dengan protokol kesehatan.

Kurang dari 50 persen warga menyatakan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah, selalu menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

Menurut Deni, pada survei 4-7 November 2020 hanya sekitar 47 persen warga menyatakan selalu mengenakan masker jika keluar rumah, hanya 43 persen yang selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan hanya 35 persen yang selalu menjaga jarak fisik.

Sementara itu sekitar 68 persen warga mengaku sering berada di dalam kerumunan, dan 65 persen diantaranya mengaku bekerja di luar rumah serta 60 persen keluar rumah untuk beribadah.

"Secara umum warga tidak cukup ketat menjalankan protokol kesehatan. Ini bisa menimbulkan masalah tersendiri saat pilkada dilangsungkan pada 9 Desember nanti," papar Dani.

"Apalagi ditambah ada dorongan untuk ikut pilkada maka kemungkinan kasus positif naik menjadi lebih besar. Karena itu penegakan hukum bagi protokol kesehatan harus lebih kencang dari berbagai stakeholder pilkada terutama KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah," tambah Deni.

Deni menganjurkan penegakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan harus lebih kencang dari berbagai stakeholder pilkada terutama KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah.

Survei ini dilakukan SMRC terakhir kali pada 4-7 November 2020 melalui wawancara per telepon terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak. Margin of error survei diperkirakan +/-2.9 persen.