Ramai-ramai Desak Tim Independen Usut Bentrok Polisi-FPI

Sejumlah pihak ramai-ramai mendesak agar pemerintah segera membentuk tim investigasi independen untuk mengusut insiden bentrokan antara aparat kepolisian dan FPI di Tol Cikampek, Senin (7/12) dini hari. Dalam insiden tersebut 6 anggota Laskar FPI meninggal dunia.

Desakan pembentukan tim independen ini muncul karena pihak kepolisian dan FPI memiliki versi masing-masing terkait peristiwa tersebut. Kedua belah pihak sama-sama mengklaim sebagai pihak yang lebih dulu diserang.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman mendesak pemerintah membentuk tim investigasi independen khusus yang melibatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Menurutnya, upaya tersebut sangat penting agar proses hukum berjalan adil dan transparan.

"Agar tidak ada penghakiman dini kepada siapapun selama investigasi berjalan, baik kepada kepolisian maupun kepada Habib Rizieq dan FPI serta pengikutnya," tutur Habiburokhman kemarin.

Senada Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), I Wayan Sudirta menilai langkah untuk melakukan investigasi mendalam penting dilakukan. Hal itu bertujuan untuk mengetahui apakah langkah yang ditempuh polisi sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP) atau sebaliknya.

"Terhadap hal ini kita tetap harus melakukan investigasi secara mendalam. Apakah sudah benar dalam melaksanakan SOP yang dilakukan petugas kepolisian," kata Wayan.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran (kanan) bersama Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menunjukkan barang bukti terkait penyerangan Polisi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (7/12). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/rwa.

Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai insiden bentrokan polisi dengan FPI tersebut tak bisa dianggap sepele. Ia menilai perlu ada keterlibatan tim independen untuk mengusut tuntas peristiwa yang menewaskan enam orang tersebut.

Mardani mendesak pihak-pihak terkait untuk membentuk tim pencarian fakta sama halnya dengan insiden yang terjadi di Papua.

"Satu kematian di Papua dibuatkan tim pencari fakta, ini enam orang. Perlu segera diusulkan tim pencari fakta. Semua mesti mengambil pelajaran dari kasus luar biasa ini," kata Mardani dilansir dari situs PKS.

Selain itu, Indonesia Police Watch (IPW) juga meminta agar pemerintah membentuk tim pencari fakta independen untuk mengungkap bentrokan tersebut. Ketua Presidium IPW Neta S Pane menduga terdapat sejumlah kelalaian yang dilakukan Polri dalam melakukan deteksi dini terkait insiden tersebut.

"Pertama, jika benar FPI mempunyai laskar khusus yang bersenjata, kenapa Baintelkam tidak tahu dan tidak melakukan deteksi dan antisipasi dini serta tidak melakukan operasi persuasif untuk melumpuhkannya," kata Neta.

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo juga meminta hal serupa. Ia meminta agar Presiden Joko Widodo membentuk sebuah tim independen pencari fakta untuk mengusut insiden bentrokan tersebut.

Menurutnya, tim tersebut bisa menyingkap insiden secara objektif dan mengungkap para pelaku atas penembakan tersebut.

"KAMI mendesak Presiden Joko Widodo membentuk Tim Independen Pencari Fakta untuk mengusut peristiwa tersebut secara obyektif, imparsial, dan transparan, guna menyingkap pelaku dan pemberi perintah yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa," kata Gatot, Selasa (8/12).

Komnas HAM sendiri telah membentuk tim untuk mendalami informasi seputar insiden bentrokan tersebut. Komisioner Komnas HAM Chairul Anam menyatakan tim tersebut akan mendalami berbagai informasi dan mengumpulkan fakta-fakta dari pihak terkait, termasuk menggali keterangan dari FPI secara langsung.

Anam pun meminta agar semua pihak mau bekerja sama dan terbuka, termasuk aparat kepolisian.

"Proses awal ini tim telah mendapatkan beberapa keterangan secara langsung dan sedang memperdalam," ujar Anam.