Jokowi Diminta Kaji Pembubaran Kemensos Seperti era Gus Dur

Manager Riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Badiul Hadi memberi usul kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengkaji opsi pembubaran Kementerian Sosial (Kemensos) seperti era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Badiul mengatakan pembubaran jadi opsi yang patut dipertimbangkan setelah dua menteri terjerat korupsi pengadaan bantuan sosial. Selain Juliari Batubara, KPK juga pernah menyeret Bachtiar Chamsyah pada 2010.

"Kalau kemudian dibubarkan, saya kira juga bukan pilihan yang buruk ketika memang fakta hasil evaluasi yang dilakukan oleh presiden dan timnya mengarah ke sana," kata Hadi kepada CNNIndonesia.com, Senin (7/12).

Hadi menyarankan Kementerian Sekretariat Negara untuk segera melakukan kajian soal hal tersebut. Menurutnya, pemerintah bisa belajar dari pengalaman pemerintahan Gus Dur saat membubarkan Departemen Sosial dua dekade lalu.

Jika Kemensos dibubarkan, Hadi menilai peran kementerian itu bisa digantikan lembaga ad hoc, sehingga program untuk kesejahteraan sosial tetap bisa berjalan.

"Efektivitasnya masih harus dikaji lagi, apakah dengan badan khusus ad hoc. Misalnya kasus covid, bencana alam, itu dibentuk lembaga sifatnya ad hoc," ujar Hadi.

Opsi lainnya adalah mengevaluasi program reformasi birokrasi secara menyeluruh. Hadi menilai reformasi birokrasi yang dijanjikan Jokowi sejak 2014 terbukti gagal karena empat menteri dicokok KPK.

"Perlu dievaluasi lebih baik agar ke depan reformasi birokrasi benar-benar terealisasi. Indikator reformasi birokrasi salah satunya menurunnya angka korupsi di kementerian," ujar Hadi.

Tak Gegabah

Kantor Staf Presiden (KSP) meminta publik tak gegabah mendesak pemerintah membubarkan Kementerian Sosial. Desakan pembubaran Kemensos menyeruak usai Juliari Batubara menjadi tersangka korupsi bansos penanganan Covid-19.

Tenaga Ahli Utama KSP, Donny Gahral Adian mengatakan kasus hukum Juliari di KPK merupakan persoalan pribadi bukan lembaga Kemensos secara keseluruhan.

"Saya kira jangan kemudian disapu bersih dengan institusinya (dibubarkan). Saya kira, kita cari sosok berintegritas yang bisa memimpin kementeriannya," kata Donny saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (7/12).

Lebih lanjut, Donny menyatakan Kemensos saat ini merupakan salah satu institusi negara yang memiliki peran strategis. Terlebih di situasi pandemi virus corona (Covid-19) seperti saat ini.

"Kemensos strategis. Apalagi pandemi ini dibutuhkan untuk distribusi bantuan sosial (bansos), bantu pemulihan ekonomi, memperkuat daya beli masyarakat," tuturnya.

Sebelumnya, Mensos Juliari ditetapkan sebagai tersangka korupsi bantuan sosial Covid-19. Juliari disebut meminta jatah Rp10 ribu dari setiap paket sembako. Ia diduga mendapat Rp17 miliar dari korupsi itu.

Pembubaran Kemensos sempat jadi perbincangan di publik. Terutama setelah video lama wawancara Andi Noya dan Gus Dur beredar di media sosial.

Dalam video itu, Andi mempertanyakan keputusan Gus Dur membubarkan Depsos. Ulama NU itu menjawab pembubaran dilakukan karena korupsi di Kemensos sudah parah.

"Persisnya itu, karena departemen itu yang mestinya mengayomi rakyat ternyata korupsinya gede-gedean.... Sampai hari ini," tutur Gus Dur dalam tayangan Kick Andy, 2008.