Ahli Nilai Vaksin Berbayar Membuat Pandemi Takkan Berakhir

CNN Indonesia | Rabu, 09/12/2020 10:16 WIB
Epidemiolog heran di masa pandemi keberadaan vaksin Covid justru dijadikan commercial product bukan public goods dengan mengharuskan warga membayar untuk itu Vaksin Sinovac yang baru tiba di Indonesia disimpan di Bio Farma Bandung. (Dok. Biro Setpres/Muchlis)
Jakarta, CNN Indonesia --

Epidemiolog Universitas Airlangga Windhu Purnomo menilai program vaksinasi Covid-19 secara mandiri alias berbayar bisa menimbulkan persoalan baru dalam penanganan pandemi virus corona di Indoensia.

Masalah itu, lanjut Windhu, salah satunya berpotensi menyebabkan pandemi virus corona semakin tidak memiliki kejelasan dan target kapan berakhir di Indonesia.

Apalagi kedatangan vaksin pun akan dilakukan secara bertahap, maka dapat menghambat target pemerintah dalam memunculkan herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap penularan virus corona.


"Vaksin hanya salah satu strategi pengendalian pandemi, apalagi kalau vaksin berbayar, maka target 70 persen target herd immunity tidak akan tercapai. Nah, pandemi semakin tidak berhenti, berakhir, apalagi 3T dan 3M tidak jalan," kata Windhu saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (9/12).

Selain itu, selaku epidemiolog, dia menyatakan vaksin bukanlah solusi utama dalam menyelesaikan pandemi. Pasalnya, sambung Windhu, poin utama adalah terletak pada upaya pemerintah dalam melakukan testing, tracing, dan treatment (3T) dari sisi pemerintah. Sementara itu, dari sisi masyarakat diharapkan patuh menjalankan 3M yang meliputi memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Windhu menilai, sejauh ini testing yang dilakukan pemerintah masih kurang, dan belum dapat memenuhi standar badan kesehatan dunia (WHO) sementara pandemi sudah berjalan hampir 10 bulan lamanya.

Oleh karena itu, ia menilai euforia kedatangan vaksin hanya salah satu upaya pemerintah untuk 'menjinakkan' masyarakat.

"Saya bingung dengan strategi pemerintah, tujuannya apa vaksin itu, meninabobokan masyarakat? Tujuannya sampai sekarang itu bukan menyelesaikan pandemi," kata staf pengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Unair tersebut.

Lebih lanjut, Windhu pun mengimbau kepada pemerintah RI untuk membuat kebijakan vaksinasi dilakukan secara gratis dan diusahakan dapat dilaksanakan secara serentak bila ingin menuju target 70 persen herd immunity.  Kendati demikian, Windhu pun paham bila vaksin tidak dapat dilaksanakan secara serentak, sebab hingga saat ini setiap negara masih berlomba mendapatkan vaksin dan memproduksi vaksin covid-19 ini.

Dalam kondisi terkini, Windhu menghitung dalam sebulan seharusnya pemerintah melakukan vaksinasi kepada 15 juta atau 30 dosis vaksin dalam sebulan penuh. Jika hal itu benar dilakukan, target vaksinasi 70 persen penduduk itu dapat berjalan selama kurang lebih 14 bulan.

Petugas menurunkan kontainer berisi vaksin COVID-19 saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, tangerang, Banten, Minggu (6/12/2020). Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 buatan perusahaan farmasi Sinovac, China, tiba di tanah air untuk selanjutnya akan diproses lebih lanjut ke Bio Farma selaku BUMN produsen vaksin. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/pras.Petugas menurunkan kontainer berisi 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, tangerang, Banten, Minggu (6/12/2020). (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Senada, Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono pun mendorong agar vaksinasi di Indonesia secara keseluruhan dilaksanakan secara gratis. Sebab, ia tak yakin seluruh elemen masyarakat bakal bersedia divaksinasi bila upaya itu dilakukan secara berbayar.

Pandu pun meminta agar pemerintah menganggap vaksinasi ini tak ubahnya imunisasi dasar yang wajib diberikan kepada masyarakat sesuai ketetapan dan kegunaan vaksin itu sendiri.

"Saya heran vaksin jadi commercial product bukan public goods. Dan, public goods harus dibiayai pemerintah. Karena ini pandemi, anggap saja ini sebagai imunisasi dasar," kata Pandu kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/12).

Lebih lanjut, Pandu pun menilai sejauh ini program pemerintah dalam mengentaskan penduduk dari kubangan pandemi masih berada padaa target sektor ekonomi, bukan aspek kesehatan masyarakat.

Padahal, lanjut Pandu, bila pemerintah serius dalam menjalankan upaya-upaya dalam strategi penyelesaian pandemi, nantinya keran-keran sektor lain pun bakal terbuka dengan sendirinya.

Atas dasar itu, dia mengaku  khawatir pada akhirnya vaksinasi di Indonesia hanya akan menjadi tujuan bisnis dan sesuatu yang pada akhirnya jadi bahan komersialisasi di pasar. Padahal, menurutnya vaksin sejatinya merupakan solusi jangka panjang, dan sudah sewajarnya beban biaya bukan dibebankan kepada rakyat.

"Karena akhirnya [vaksin] diserahkan ke pasar, jadi bisnis vaksin, jadi akan dimonopoli lagi," kata Pandu.

"Vaksin ditunjang negara, karena menurut konstitusi harus gratis," imbuhnya.

Sebagai informasi, hingga saat ini, belum diketahui data keamanan dan efikasi (kemanjuran) dari uji klinis tahap ketiga Vaksin Sinovac. Hal ini berbeda dari Pfizer yang telah mengeluarkan data efikasi yaitu 90 persen efektif, dan Moderna dengan klaim tingkat efektifitas hingga 94,5 persen.

Di Indonesia, uji klinis Vaksin Sinovac bekerja sama dengan Bio Farma dan Universitas Padjajaran baru tuntas pada Mei 2021 dan laporan awal pada Januari 2021.

(khr/kid)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK