Ketua KPK Tegaskan Sprindik Kasus Korupsi Erick Thohir Palsu

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol Firli Bahuri menegaskan foto yang beredar soal surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan rapid test risiko infeksi Covid-19 yang melibatkan Menteri BUMN Erick Thohir adalah palsu.

"Hoaks. Saya nyatakan itu palsu. Saya tidak pernah tanda tangani surat seperti itu. Bahas kasusnya saja tidak pernah. Ini jelas palsu dan pemalsuan," kata Firli saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com melalui keterangan tertulis, Kamis (10/12).

Firli menjelaskan KPK memiliki mekanisme dan prosedur ketat terkait pekerjaan penyidikan sebuah kasus. Atas peristiwa yang terjadi, jenderal polisi bintang tiga ini meminta Deputi Penindakan KPK Karyoto untuk mengungkap pelaku penyebaran informasi palsu tersebut.

"Deputi Penindakan saya perintahkan untuk ungkap siapa pelakunya," ucap dia.

Sprindik yang dimaksud dan telah beredar di kalangan wartawan itu berisikan bahwa KPK sedang melakukan penyidikan atas kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait pengadaan alat kesehatan Rapid Test Covid-19 melalui PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang dilakukan Erick Thohir selaku Menteri BUMN.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir. (Dok. BUMN)

Surat tersebut terlihat ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri. Dalam surat itu, Firli diketahui memerintahkan empat penyidik untuk mengusut kasus tersebut.

"Kita punya barcode. Itu palsu," ujar Firli yang sebelumnya semat pula berkarier di KPK sebagai Deputi Penindakan tersebut.

Sementara itu, sebelumnya, Plt Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan lembaganya belum ingin membawa peristiwa tersebut ke ranah hukum. Ia lebih dulu meminta masyarakat agar waspada terhadap informasi yang belum diketahui kebenarannya tersebut.

"Kita imbau masyarakat dulu agar waspada," imbuhnya.