Ketum Muhammadiyah: Negara Tak Boleh Melanggar HAM

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir meminta negara menghormati dan tak melanggar hak asasi manusia (HAM) setiap warganya. Haedar juga mendorong pemerintah memperbaiki penegakan HAM.

"Siapapun di republik ini, termasuk negara tidak boleh melanggar HAM dan merugikan HAM," kata Haedar saat menyampaikan pidato di acara Peringatan Hari HAM sedunia, Kamis (10/12).

Haedar menekankan, HAM merupakan komitmen bersama yang telah berjalan puluhan tahun sebagai wujud dari penghormatan hak-hak dasar manusia untuk melangsungkan kehidupan.

Menurutnya, dalam konteks saat ini, masih ada berbagai kelemahan dalam praktik penegakan HAM di Indonesia. Ia menyebut penegakan HAM harus terwujud, baik yang bersifat universal maupun komitmen konstitusional di dalam Pancasila dan UUD 1945.

Meskipun demikian, kata Haedar, kesadaran HAM pada setiap warga negara harus disertai dengan mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab.

"Di mana pelaksanaan HAM setiap warga tidak boleh menciderai dan mengganggu serta merugikan HAM yang lain," ujarnya.

Penegakan HAM belakangan menjadi sorotan. Terlebih usai insiden bentrok antara Laskar FPI dan kepolisian beberapa hari lalu.

Dalam insiden itu, enam Laskar FPI tewas tertembak anggota kepolisian. Pihak kepolisian berdalih, penembakan itu dilakukan karena para Laskar FPI yang terlebih dulu melancarkan serangan.

Sementara, FPI membantah enam simpatisannya melakukan serangan terlebih dulu. Bahkan pihak FPI menyatakan jika insiden yang menewaskan enam simpatisan itu merupakan pembantaian atau extrajudicial killing.

Amnesty International Indonesia (AII) menyebut tindakan kepolisian yang memutuskan untuk melakukan penembakan enam Laskar FPI berpotensi menjadi unlawful killing alias pembunuhan yang terjadi di luar hukum.