Kemenlu Buka Suara soal Pencatutan Logo KawalCovid19

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI buka suara terkait pencatutan logo KawalCovid19 dalam acara Bali Democracy Forum (BDF) ke-13 2020 yang digelar Kemenlu, Kamis (10/9).

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Kemenlu, Teuku Faizasyah menolak bila pihaknya disebut telah mencatut logo KawalCovid19 untuk kerja sama dalam kegiatan Bali Democracy Forum.

Ia menjelaskan, logo KawalCovid19 yang muncul dalam forum itu hanya digunakan sebagai ilustrasi dalam pidato yang memaparkan sejumlah organisasi ataupun pihak yang kritis terhadap pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.

Teuku Faizasyah mengatakan pemaparan tersebut bermaksud menunjukkan bahwa kritik dan masukan pelbagai pihak adalah hal lazim dalam demokrasi. 

"Hanya menunjukkan ilustrasi gambar saja. Ini loh LSM yang kritis terhadap pemerintah. Jadi dalam demokrasi sesuatu yang biasa," Teuku Faizasyah membeberkan alasannya kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Kamis (10/12) malam.

BDF Ke-13 digelar Kemenlu pada Kamis (10/12) dengan mengusung tema "Democracy and Covid-19 Pandemic". Acara ini, lanjut Teuku, mengundang 24 duta besar di Jakarta serta sejumlah organisasi internasional.

Dia menegaskan, penggunaan logo KawalCovid19 dalam acara terbuat bukan merupakan bagian dari kerja sama. Jadi, Teuku menyatakan, penggunaan logo organisasi tersebut dalam forum BDF bukan hal yang perlu dirisaukan.

"Jadi dicontohkan saja. Memang tidak terlalu kontroversial. Itu hanya ilustrasi," terang dia lagi.

Sebelumnya KawalCovid19 menyampaikan keberatan terhadap pemakaian logo di acara Kemenlu. Melalui akun Twitter, KawalCoviiid19 mengaku tak pernah dihubungi maupun diajak kerja sama oleh Kemenlu.

[Gambas:Twitter]

Menanggapi hal itu, Co-founder KawalCovid19, Elina Ciptadi mengatakan pihaknya semula menerima kabar dari salah satu pihak terkait pencatutan logo KawalCovid19 dalam acara Kemenlu. Tapi dia tak mengetahui lebih lanjut terkait kegiatan tersebut.

Pernyataan keberatan disampaikan lantaran pihaknya tak pernah menerima kabar mengenai penggunaan logo, selain karena KawalCovid19 juga tidak memiliki akses langsung ke Kemenlu.

Namun, ia menegaskan bahwa pencatutan logo KawalCovid19 bukan kali pertama, termasuk oleh instansi pemerintah. Ia menegaskan bahwa KawalCovid19 merupakan lembaga independen untuk pengawasan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Apabila ada pihak-pihak yang ingin menggunakan logo dan nama kami dalam materi komunikasinya, mohon menghubungi Tim KawalCovid19 via jalur-jalur media sosial kami," demikian dikutip dari cuitan akun Twitter @KawalCOVID19, Kamis (10/12).

Berdasarkan informasi di laman resmi KawalCovid19, gerakan ini merupakan inisiatif sukarela netizen Indonesia untuk mengawal informasi seputar pandemi Covid-19. Relawan yang tergabung dalam KawalCovid19 juga menyuarakan soal transparansi data dan komunikasi krisis yang benar.

Inisiatif yang diluncurkan pada 1 Maret 2020 ini bermula dari keprihatinan akan kesimpangsiuran informasi di Indonesia mengenai Covid-19. KawalCovid19 juga mengambil bagian dalam advokasi kebijakan berbasiskan bukti.